Editorial

PESTA demokrasi pemilihan umum (pemilu) presiden yang diikuti tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program. Menjadi ajang

SEMUA menjadi sangat salah ketika bantuan sosial (bansos) menciptakan ketergantungan bagi masyarakat yang sedang kesulitan. Ketergantungan itu tercipta manakala bansos disalurkan secara rutin dalam

PEMILU baru akan berlangsung pada tahun depan, tetapi euforianya sudah terasa dari sekarang, terutama di lingkup para elite. Lihatlah sejumlah nama sejumlah menteri dan

KETIGA pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 telah mendapatkan nomor urutnya, semalam. Tiap tahapan pemilu yang dilalui berarti pula kerja penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu,

TEPAT kiranya pengibaratan yang disampaikan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bahwa Pemilu 2024 serupa dengan pertandingan sepak bola. Pas pula dia meminta masyarakat mencermati

PERNYATAAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada Selasa (14/11) lalu benar-benar membuat publik mengelus dada. “Tiga minggu lalu saya menandatangani surat perintah

PASANGAN calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau disingkat Amin, menjadi paslon terakhir yang mengumumkan tim pemenangan untuk Pilpres

KETEGUHAN hati pimpinan dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berkata tidak pada godaan korupsi kembali dipersoalkan. Para aparat di lembaga yang seharusnya menjadi

HUKUM sejatinya harus ditegakkan kapan, di mana pun, dan kepada siapa pun, tanpa pandang bulu sesuai asas equality before the law. Hal itu sesuai

PRESIDEN  Joko Widodo akhirnya membenarkan bahwa belum ada investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pengakuan tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan