Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem industri baterai di Indonesia Kepada memperkuat kemandirian industri nasional serta mewujudkan swasembada Kekuatan.
“BPKP akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, penyediaan investasi, perizinan, Pembangunan, hingga penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo dalam gelaran koordinasi finalisasi kerangka acuan pengawasan atas topik percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, dari keterangan Formal di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, hadir kementerian/lembaga, BUMN, dan para pemangku kepentingan terkait guna menyamakan persepsi dalam penyusunan desain pengawasan, memetakan peran masing-masing instansi, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung percepatan hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem industri baterai sebagai salah satu program prioritas Presiden.
Aryanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nikel Kepada mendorong transisi Kekuatan Rapi, memperkuat kemandirian industri nasional, serta mewujudkan swasembada Kekuatan.
Arahan tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN) dengan menekankan perubahan orientasi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan di dalam negeri.
Sebagai auditor internal pemerintah, lanjutnya, BPKP Mempunyai tugas mengawal Penyelenggaraan program nasional dan memastikan program prioritas Presiden berjalan secara efektif.
Ia menjelaskan, salah satu Konsentrasi pengawasan yang dilakukan adalah percepatan pembangunan ekosistem industri baterai yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, termasuk Sasaran kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,20 persen.
Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan Sekeliling 50 persen produksi Mendunia, dinilai Mempunyai potensi besar Kepada mengembangkan industri baterai nasional.
“Melalui Lembaga ini, BPKP mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan Kepada membangun kesamaan persepsi mengenai pengembangan ekosistem industri baterai dari hulu hingga hilir. Pengawasan yang dilakukan bukan Kepada mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi aspek yang Tetap perlu diperkuat, seperti koordinasi antar instansi, kejelasan pembagian tugas, hingga penyempurnaan kebijakan,” ungkap Aryanto.
Pihaknya juga berharap seluruh peserta Mempunyai kesamaan pandangan mengenai percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, aktif berpartisipasi dalam Obrolan, memperkuat komitmen lintas sektor, serta mendukung Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas demi mewujudkan arahan Presiden.
“BPKP menargetkan Penyelenggaraan pengawasan pada triwulan III tahun ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya mendukung keberhasilan program hilirisasi dan percepatan pembangunan ekosistem industri baterai nasional,” ucapnya.
