Ringkasan Siaran:
- BHS meminta anggaran Kementerian Perindustrian ditingkatkan Kepada mendukung Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
- Anggaran Kementerian Perindustrian diproyeksikan turun dari Rp4,530 triliun pada 2023 menjadi Rp2,01 triliun pada 2027.
- BHS menilai tambahan anggaran dibutuhkan Kepada hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan peningkatan kualitas SDM.
- Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai penggerak ekonomi.
Surabaya (Liputanindo.id) – Personil Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan sektor industri merupakan salah satu sektor strategis yang Bisa menjadi penggerak Primer pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Perindustrian bahkan menargetkan pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen guna mendukung Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Tetapi demikian, menurut BHS, apabila Menyantap dari sisi anggaran, sektor industri Bahkan mengalami penurunan dibandingkan periode lima tahun sebelumnya. Pada 2023, anggaran Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp4,530 triliun, sedangkan proyeksi anggaran pada 2027 turun menjadi Rp2,01 triliun.
“Padahal, Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan,” ujar BHS, Kamis (11/6/2026).
Lebih lanjut, BHS mengatakan Sasaran pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan sebesar 7,55 persen membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Anggaran tersebut diperlukan Kepada mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Dengan kondisi anggaran yang sangat minim, Sasaran-Sasaran tersebut akan sulit diwujudkan,” ucap BHS.
Kalau dibandingkan dengan Malaysia, lanjut BHS, anggaran nasional negara tersebut hanya Sekeliling Rp1.974 triliun. Tetapi, anggaran sektor industrinya mencapai Sekeliling Rp7,56 triliun atau setara RM1,89 miliar. Artinya, meskipun anggaran nasional Malaysia hanya Sekeliling separuh Indonesia, alokasi anggaran industrinya Bahkan mencapai Sekeliling dua Sebelah kali lebih besar. Sementara itu, anggaran sektor industri Filipina mencapai Rp2,8 triliun, Thailand Rp2,6 triliun, dan Vietnam Sekeliling Rp5 triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju. Sementara itu, tugas Kementerian Perindustrian Tetap sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di Area yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” tegas BHS.
Tetap menurut BHS, Sasaran Primer pembangunan industri Bukan hanya memenuhi kebutuhan komoditas dalam negeri, tetapi juga membangun industri berorientasi ekspor yang Bisa Bertanding di pasar Dunia.
Oleh karena itu, lanjut BHS, pembangunan kawasan industri dan sentra-sentra industri di luar Pulau Jawa harus segera direalisasikan, terutama di Area Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III, dengan prioritas ALKI I di kawasan Sumatera serta ALKI II di Area Sulawesi yang Mempunyai posisi strategis bagi perdagangan Global.
Karena itu, menurut BHS, Kementerian Perindustrian membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar Bisa merealisasikan visi besar Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor industri nasional.
Selain pembangunan kawasan industri, BHS mengatakan Kementerian Perindustrian juga harus Konsentrasi meningkatkan kualitas sumber daya Mahluk (SDM) industri melalui pembangunan sekolah vokasi dan program pelatihan tenaga kerja. Begitu ini, kualitas SDM industri Indonesia Tetap tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
BHS juga menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan agenda yang sangat Krusial bagi masa depan perekonomian Indonesia. Tetapi, program tersebut hanya memperoleh alokasi anggaran Sekeliling Rp10,9 miliar. Padahal, hilirisasi merupakan program yang Lanjut digaungkan Presiden Prabowo sebagai strategi Primer meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Oleh Alasan itu, dukungan anggaran yang lebih besar harus segera direalisasikan agar program hilirisasi dapat berjalan optimal.
Kepada itu, BHS kembali menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,59 triliun sudah Sepatutnya dapat direalisasikan secara utuh. Dengan Menyantap potensi Indonesia yang berada di jalur ALKI serta posisinya sebagai pasar industri terbesar di kawasan Asia Tenggara karena jumlah penduduk yang besar, sektor industri nasional harus Betul-Betul dimaksimalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu, pascabencana yang menyebabkan kerusakan pada berbagai industri kecil, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tergabung dalam IKMA. Sektor ini harus dikembangkan secara maksimal karena Mempunyai kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan penguatan struktur industri nasional,” tutup BHS. [tok/beq]
