Berharap MBG yang Kini Dinakhodai Nanik S Deyang

Program ini Mempunyai “celah sistemik” yang berpotensi korupsi. Lembaga seperti MTI dan CELIOS mendesak audit menyeluruh, khususnya terkait akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok. Aturan akan diperketat Demi mencegah praktik “kartel elite politik” yang membentuk yayasan hanya demi mengelola dapur MBG.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah sejak lahir procot sudah menarik perhatian. Terakhir, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik menggantikan Dadan Hindayana.

Gebrakan utamanya mencakup perluasan program Makan MBG ke Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Juga pengetatan pengawasan Demi menghentikan polemik seperti kasus keracunan dan dugaan jual-beli titik dapur.

Selain kedua Pusat perhatian Esensial itu, langkah strategis lain Nanik didampingi Agustina Arumsari. Agustina Mempunyai rekam jejak puluhan tahun di bidang audit. Kolaborasi ini Demi membenahi tata kelola anggaran jumbo dan menertibkan manajemen dapur MBG.

BGN juga mulai mempertimbangkan arah kebijakan penyaluran yang lebih Benar sasaran Demi meminimalkan sisa makanan (food waste). Selain pergantian pucuk pimpinan, Terdapat sejumlah aspek Mendasar yang tengah dibenahi. Berdasarkan data dan kebijakan terkini, perbaikan difokuskan pada tata kelola, standarisasi dapur, dan pengawasan agar program lebih transparan dan Terjamin.

Program ini dinilai Mempunyai “celah sistemik” yang berpotensi korupsi. Lembaga seperti MTI dan CELIOS mendesak audit menyeluruh, khususnya terkait akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok.

Aturan akan diperketat Demi mencegah praktik “kartel elite politik” yang membentuk yayasan hanya demi mengelola dapur MBG .

Dapur Disuspend

Data per Juni 2026 mencatat 8.182 dapur (SPPG) pernah ditangguhkan, dan 2.213 Tetap belum beroperasi karena berbagai pelanggaran. Dapur yang Tak layak langsung ditutup sementara (suspend). Presiden telah menutup lebih dari 1.000 dapur karena tak memenuhi standar.

Segala dapur wajib Mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Demi menjamin keamanan pangan. Di sini terlibat Orang. Tentu saja mesti Pusat perhatian pada peningkatan kualitas juru Matang. Termasuk sterilisasi alat dan kualitas air.

Demi mencapai Sasaran Kosong penyimpangan, sistem pengawasan diperkuat dari hulu ke hilir. Pengawasan Dapat lebih efektif bila Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan Demi memantau rutin Akibat MBG terhadap kesehatan siswa. Jangan lupa, wali murid dan masyarakat mesti diizinkan mengecek langsung dapur dan melaporkan Kalau Terdapat kejanggalan.

Meskipun sudah Terdapat perbaikan teknis, tantangan terbesar adalah memastikan transisi dari perbaikan darurat ke tata kelola jangka panjang. Audit total dan reformasi yayasan penyelenggara akan menjadi ujian Esensial bagi kepemimpinan baru BGN.

DNA Rasa

Pemanfaatan menu dan bahan pangan lokal menjadi salah satu pilar Esensial yang ditempatkan sebagai “DNA Rasa” dalam program MBG. Langkah ini sengaja diambil agar makanan yang disajikan Tak terasa asing dan Benar-Benar habis dikonsumsi oleh anak-anak. Ini sekaligus menghindari penolakan makanan di tingkat sekolah.

Integrasi kearifan lokal ini dilakukan melalui sistem kerja sama yang ketat antara standar nasional dan pasokan Daerah. BGN menekankan bahwa pemenuhan standar nutrisi dari Kementerian Kesehatan Tak harus diseragamkan jenis bahannya di seluruh Indonesia.

Daerah Pulau Jawa dominan menggunakan nasi putih. Tetapi, di Daerah lain —terutama Daerah 3T seperti Papua Tengah— karbohidrat Dapat disesuaikan dengan pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, atau jagung.

Menu ikan segar diutamakan Demi daerah pesisir, sedangkan protein berbasis daging atau telur difokuskan pada daerah yang Mempunyai surplus peternakan rakyat.

Setiap SPPG atau dapur komunal diwajibkan bertransaksi langsung dengan produsen di sekitarnya. Sebagai Misalnya, dalam surat edaran Formal BGN, ketika pasokan telur nasional melimpah, BGN menginstruksikan percepatan penyerapan langsung dari peternak ayam ras petelur lokal di Sekeliling SPPG sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah.

Guna menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus daya simpan makanan, BGN mengusulkan pemanfaatan bahan pangan olahan lokal dan fermentasi tradisional (seperti tempe atau produk lokal sejenis) yang kaya akan mikronutrien. Diversifikasi ini dinilai efektif Demi memperkaya variasi resep gizi seimbang yang akrab di lidah siswa.

Meskipun bahan bakunya dibeli dari pasar dan petani setempat, skema penyusunan menu tetap wajib divalidasi oleh Spesialis gizi lokal yang ditunjuk oleh BGN. Tugas mereka adalah menghitung agar modifikasi rasa daerah tersebut tetap menghasilkan 500–700 kkal dan 18–28 gram protein per Bagian Demi anak sekolah.

SPPG Jantung

Dapur atau SPPG adalah jantung dari Program MBG. Keberhasilan program ini Tak hanya soal makanan yang bergizi, tapi bagaimana proses di baliknya dikelola secara profesional dan higienis.

Segala dapur harus lolos uji coba produksi dan melatih Segala penjamah makanan tentang higiene dan keamanan pangan. Wajib Mempunyai minimal 15 Kenalan pemasok (petani, nelayan, UMKM) dari Sekeliling dapur Demi memastikan kesegaran bahan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Alur dari penerimaan bahan baku, penyimpanan Demi daging dan sayur, pengolahan, hingga pengemasan harus sesuai petunjuk teknis Demi mencegah kontaminasi silang.

Ini adalah aspek yang paling sering luput Tetapi menjadi perhatian besar BGN Begitu ini. Pengelolaan limbah Tak boleh “asal buang”.

Dengan skala produksi 4.000 Bagian/hari, potensi keuntungan Kudus mencapai Sekeliling Rp160 juta/bulan (hasil kali Rp2.000 x 4.000 Bagian x 20 hari). Sasaran pendapatan puluhan juta per hari adalah pendapatan kotor, belum dikurangi biaya bahan baku dan operasional.

Keuntungan usaha ini sangat bergantung pada efisiensi pembelian bahan baku dan pengendalian pemborosan, karena marginnya hanya Sekeliling 3–5%. Pengelola diwajibkan menyiapkan investasi awal yang besar Demi membangun dapur sesuai standar BGN sebelum mendapatkan pendapatan rutin. [but]

Zainal Arifin Emka

Penulis adalah Pengajar Jurnalistik