Pengendalian inflasi Enggak hanya dilakukan ketika harga terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga harus hadir ketika harga di tingkat produsen Terperosok terlalu rendah
Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pemantauan yang lebih intensif terhadap perkembangan harga, stok, distribusi, dan kondisi produsen di masing-masing Area.
“Penguatan koordinasi menjadi Unsur Krusial Demi memastikan keseimbangan harga di seluruh rantai pasok sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali,” kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Dia menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Menurut Hermawan pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi secara Pagi potensi gejolak harga maupun pasokan pangan.
Karena itu, pemantauan yang dilakukan secara rutin dan Presisi akan mempercepat pengambilan langkah stabilisasi sehingga Akibat terhadap masyarakat maupun produsen dapat diminimalkan.
“Pengendalian inflasi Enggak hanya dilakukan ketika harga terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga harus hadir ketika harga di tingkat produsen Terperosok terlalu rendah,” ujar Hermawan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik, memperkuat pengawasan Serempak Satgas Pangan terhadap potensi penimbunan maupun praktik perdagangan yang Enggak sehat, serta menyampaikan data harga dan pasokan secara Segera sebagai dasar penentuan kebijakan.
“Segera lakukan intervensi apabila harga berada di Dasar HPP atau HAP di tingkat produsen maupun di atas HET atau HAP di tingkat konsumen,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stabilitas pangan harus diwujudkan dengan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam rantai pasok.
Menurutnya, petani dan peternak harus memperoleh harga yang menguntungkan agar tetap berproduksi, sementara masyarakat juga harus mendapatkan pangan yang Kondusif, cukup, dan terjangkau.
“Yang nomor satu adalah stabilisasi pasokan dan harga. Jadi sekarang ini beras kita Kondusif, jagung Kondusif, gula konsumsi Kondusif, bawang Kondusif, telur, daging, ini Sekalian Kondusif. Sekarang (tinggal) bagaimana menjaga stabilisasi harga,” kata Amran.
Sebagai bentuk konkret pengendalian harga, Bapanas Serempak pemerintah daerah, BUMN pangan, dan berbagai pemangku kepentingan Lalu memperluas Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hingga pertengahan Juli 2026, GPM telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah kembali menargetkan penyelenggaraan 390 kegiatan GPM yang diprioritaskan di Area dengan tekanan harga pangan tertinggi.
Pemerintah juga Lalu mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hingga Ketika ini, sebanyak 159.916 kilogram komoditas pangan telah dimobilisasi antardaerah, termasuk distribusi 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi Demi membantu memperbaiki harga di tingkat peternak sekaligus menjaga pasokan di Area tujuan.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Realisasi penyaluran telah mencapai 493 ribu ton atau 59,57 persen dari Sasaran 828 ribu ton.
Penyaluran diprioritaskan ke daerah dengan harga beras tinggi, Area kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah yang menghadapi kendala distribusi.
Sementara itu, Penyelenggaraan SPHP Jagung Lalu menunjukkan perkembangan positif. Hingga Ketika ini realisasi penyaluran telah mencapai 84.172 ton atau 39,48 persen dari pagu 213.200 ton.
Program tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur sehingga stabilitas harga telur dan daging ayam ras tetap terjaga.
Selain menjaga stabilitas harga melalui berbagai instrumen tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyaluran Sokongan pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sokongan yang dialokasikan Demi periode Juli hingga September 2026 itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
