Liputanindo.id JAKARTA – Keterlibatan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan yang bersumber dari investasi swasta, sudah menjadi tren Dunia, melalui skema public private people partnership (PPPP), karena menjadi jaminan kelancaran investasi, sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan.
Buat itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta investasi di sektor Daya Baru Terbarukan (EBT) yang potensinya sangat besar di Indonesia, menggunakan pendekatan skema tersebut, Buat mempercepat dan memperlancar proses pembangunan. Karena dengan skema tersebut, dipastikan akan mendapat dukungan masyarakat di daerah.
“Tentu kita bersyukur banyaknya potensi investasi dari mancanegara di sektor EBT. Tetapi saya minta pemerintah memperhatikan keterlibatan masyarakat di daerah, terutama masyarakat di Posisi sumber EBT tersebut. Karena skema pelibatan masyarakat akan menjadi jaminan kelancaran dan dukungan investasi. Karena masyarakat menjadi bagian dari penerima manfaat langsung,” tukas LaNyalla di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Ia menambahkan, memang Eksis proses komunikasi yang lebih panjang. Tetapi hasil akhirnya akan lebih Bagus. Karena dengan pembangunan berkeadilan tersebut, dipastikan akan membawa Akibat kemakmuran langsung bagi daerah. “Dan itu yang selama ini kami perjuangkan di DPD, karena bagi kami kemakmuran harus dibangun dari daerah. Bahkan saya sering mengatakan, desa harus jadi kekuatan ekonomi, Buat penopang ledakan populasi usia produktif,” tandasnya.
Dikatakan LaNyalla, potensi sumber EBT, mulai dari panas bumi, tenaga air, hingga surya dan hidrogen dan lainnya, cukup melimpah di daerah-daerah. Terapi di beberapa Posisi tersebut, telah hidup dan didiami oleh masyarakat di daerah itu bertahun-tahun. Dan mereka hidup dari potensi tersebut. Termasuk masyarakat adat. Ini yang harus dipikirkan dengan skema yang berkeadilan.
“Saya Serius pemerintah Ingin investasi Lancar dan pembangunan tersebut mendapat dukungan masyarakat. Salah satu solusinya adalah melibatkan masyarakat di daerah tersebut sebagai bagian dari proses pembangunan tersebut, sebagai bagian dari penerima manfaat (beneficial ownership),” tandas kandidat Doktor Hukum Pembangunan Universitas Airlangga tersebut.
Mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu juga berharap kementerian investasi memberi kesempatan pengusaha dalam negeri Buat masuk ke sektor EBT. Kalau swasta nasional kesulitan pendanaan, pemerintah Pandai mendorong bank negara (Himbara) Buat mendukung pendanaan yang lebih lunak.
Seperti diberitakan, kementerian Investasi mengungkapkan beberapa negara mulai dari negara tetangga bahkan hingga negara-negara di Eropa dan Timur Tengah melirik investasi EBT di Indonesia. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan banyak negara maju ‘antre’ Pandai berinvestasi pada sektor Daya terbarukan dalam negeri.
“Sejauh ini banyak dari negara-negara maju, itu investornya memang sudah tertarik sejak lelet Buat Pandai berkontribusi di Daya terbarukan di Indonesia,” ujar Nurul Ketika ditemui di sela acara Road To Investment Days 2024, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (4/6/2024) kemarin. (DID)
