Liputanindo.id JAKARTA – Tak kunjung membaiknya kondisi di Gaza, Palestina, juga dibarengi dengan semakin besarnya seruan gencatan senjata oleh masyarakat dunia. Selain seruan gencatan senjata, gerakan boikot juga menggema untuk produk-produk yang terafiliasi dan dinilai mendukung genosida Israel. Salah satunya Zara.
Banyak pihak menyangsikan aksi boikot bisa berpengaruh pada perusahaan bersangkutan. Tetapi banyak laporan, aksi tersebut cukup terasa bagi beberapa perusahaan dan waralaba dunia tersebut.
Asikan boikot yang terbaru kini menyasar jenama fast fesyen asal di Arteixo (A Coruña), Galicia, Spanyol. Zara baru saja meluncurkan kampanye iklan produk terbarunya yang menampilkan manekin atau patung dibungkus kain warna putih.
Kampanye tersebut memicu kecaman keras dari banyak pihak, dari mulai para aktivis pro Palestina hingga masyarakat dunia. Asikan boikot perusahaan ritel tersebut juga menggema di sosial media hingga menjadi trending di platform X.com (Twitter) termasuk di Indonesia.
Sejumlah pihak yang mengecam kampanye tersebut menuding Zara tidak sensitif terhadap isu Genosida di Palestina. Mereka mengecam penggambaran iklan itu seolah menyerupai potret di Gaza Palestina, di mana banyak mayat dibungkus kain kafan putih akibat serangan brutal Israel.
Menanggapi hal tersebut, Inditex (ITX.MC), pemilik Zara, hanya menurunkan kampanye tersebut dari website dan sosial media mereka. Mereka juga hanya mengatakan penarikan iklan ini semata-mata merupakan bagian dari prosedur normal untuk pembaruan konten tanpa mengomentari mengomentari seruan boikot dan permintaan maaf. Hal tersebut juga yang memicu kemarahan banyak orang.
Pemegang Lisensi Zara di Indonsia
Lantas siapa pemegang lisensi Zara di Indonesia? Berdasarkan hasil penelusuran, Zara masuk ke Indonesia melalui MAP Group atau Kawan Adiperkasa (MAPI), yang didirikan oleh konglomerat Sjamsul Nursalim. Dilansir map.co.id, dalam laporan keuangan MAPI, bisnis ZARA dilakukan lewat PT Sarimode Fashindo Adiperkasa (SFA) yang didirikan tahun 2005 dengan nilai aset Rp 1,34 triliun hingga akhir September 2023.
MAP juga merupakan pemegang lisensi dari gerai kopi terbesar asal Amerika Perkumpulan, Starbucks. Starbucks sendiri dipasarkan di Indonesia lewat PT Sari Coffee Indonesia (SCI) yang didirikan tahun 2002 dengan nilai aset saat ini mencapai Rp 2,12 triliun.
Dari sejumlah merek dagang yang dimiliki MAP, Starbucks menjadi merek dagang asing dengan aset terbesar yang dimiliki MAPI di RI. Lampau disusul oleh pusat perbelanjaan asal Jepang Sogo (PT Panen Lestari Indonesia) senilai Rp 1,83 triliun, distributor produk Apple (PT Mapple Kawan Adiperkasa) senilai Rp 1,63 triliun dan ZARA.
Jaringan Bisnis MAP
Diketahui, MAP membawahi puluhan jaringan bisnis tersebar di 88 kota di Indonesia. Dari 88 kota tersebut, mereka memiliki lebih dari 2.903 toko. Grup MAP juga memiliki jejak bisnis di 5 negara ASEAN lain yakni Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia.
Baca Juga:
Invasi Israel Paksa 1 Juta Lebih Anggota Palestina Tinggalkan Rafah
Segmen bisnis MAP antara lain lini produk department store, pakaian, produk olahraga, segmen anak-anak, makanan dan minuman, dan toko-toko lainnya. Lini department store antara lain ada Sogo, Galeries Lafayette, dan Seibu. Lampau ada produk pakaian setidaknya MAP menggenggam 55 merek-merek ternama. Nama-nama terkenal seperti Zara, Marks & Spencer, Stradivarius, Oysho, Mango, Lacoste, Oasis, Camper, Loewe, Dr. Martens, Pandora, Calvin Klein dan lain-lain.
Demi segmen produk olahraga, MAP memegang sekitar 29 merek, macam Sport Station, Reebok, Adidas, Converse, Speedo, Airwalk, Crocs, Diadora, Nike, Mizuno, dan lainnya.
Pada segmen makanan dan minumen setidaknya ada 9 merek, meliputi Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King, Genki Sushi, Godiva, Krispy Kreme, Subway dan lainnya.
Hingga akhir kuartal III-2023, p pendapatan bersih tercatat melonjak 26% menjadi Rp23,79 triliun. Sementara itu, laba bersih MAPI sembilan bulan pertama tahun ini turun 5,18% menjadi Rp 1,49 triliun. (IRN)
Baca Juga:
Palestina Gusar, Tinjau Ulang Kebijakan Terhadap AS yang Veto di PBB
