Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas Jadi Rp229 Triliun

Badan Gizi Nasional memangkas sementara anggaran Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 dari alokasi awal Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun di Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Penyesuaian ini dilakukan Kepada membenahi tata kelola program, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz. Langkah efisiensi anggaran tersebut diambil pemerintah di tengah peninjauan ulang seluruh komponen penggunaan APBN.

Penataan ini bertujuan agar Penyelenggaraan program berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Sekretaris Esensial BGN Lili Khamiliyah menjelaskan penyesuaian nominal tersebut dilakukan sebelum proses pembenahan tata kelola selesai dikerjakan.

“Kepada tahun 2026, Ketika ini sudah Terdapat efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi Sekeliling Rp229 triliun. Tetapi, Bilangan tersebut Lagi sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan,” kata Lili Khamiliyah, Sekretaris Esensial BGN.

Penilaian menyeluruh sedang dijalankan oleh BGN Kepada memastikan penyaluran Biaya Pas sasaran. Pihaknya menegaskan penggunaan Duit negara harus Pas-Pas menjawab kebutuhan program di lapangan. Di sisi lain, BGN meminta masyarakat Enggak menganggap alokasi anggaran yang beredar Ketika ini sebagai keputusan final. Pemerintah Lagi Mempunyai waktu satu bulan sesuai arahan presiden Kepada merampungkan penataan ulang.

“Kalau berbicara Bilangan, saya Harap jangan dijadikan Bilangan final dulu. Proses pembenahan Lagi berlangsung sehingga belum Terdapat keputusan mengenai sekolah mana yang akan berubah ataupun jumlah penerima manfaat yang akan disesuaikan,” kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN. Proses Pembuktian data Ketika ini tengah mencakup Sekeliling 39 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Hasil pendataan ulang ini bakal menjadi acuan Esensial dalam penyesuaian Sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Pusat perhatian Esensial pemerintah Ketika ini bergeser dari sekadar mengejar cakupan jumlah penerima menjadi peningkatan mutu Penyelenggaraan. Penilaian menyeluruh mencakup kualitas bahan makanan, pasokan susu, jalur distribusi, hingga teknik pengemasan dan penyimpanan guna mencegah timbulnya kasus keracunan makanan.