Liputanindo.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Serempak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Lazim Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp91,1 triliun.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan tahapan selanjutnya yakni penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. Ini nantinya dilakukan melalui rapat paripurna pada Jumat (1/11).
“Penyelenggaraan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Lazim Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Lepas 1 November 2024,” ucap Khoirudin.
Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono misalnya, merekomendasikan anggaran secara bertahap Kepada memperbanyak kamera pengawas (CCTV) dan petugasnya.
Permintaan itu demi menjaga keamanan pada Area rawan konflik dan kriminalitas.
Selain dia, Terdapat juga Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Membikin sistem pengelolaan aset yang lebih optimal. Tujuannya agar aset-aset yang dimiliki Pemprov Dapat terdata, terkontrol dan dapat dimanfaatkan dengan Bagus.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Jakarta. Ini, sambung dia, dapat dilakukan Bagus melalui intervensi infrastruktur permukiman maupun penggunaan skema konsolidasi tanah vertikal.
Terakhir, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian merekomendasikan agar Program Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan. Tetapi demikian, kata dia, program tersebut Tak menghilangkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sudah berjalan.
“Karena program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, banyak anggaran yang dapat diefisienkan Kepada terlaksananya program ini,” demikian kata Justin. (Ant)
