Liputanindo.id – Pemilik dan aktivis toko ganja Thailand mengecam rencana pemerintah yang akan memperketat aturan penjualan obat. Mereka merasa rugi dengan aturan tersebut.
Thanatat Chotiwong, seorang aktivis ganja dan pemilik toko yang sudah Lamban berkecimpung, mengatakan bahwa kebijakan itu Enggak adil. Apalagi aturan itu dibuat secara tiba-tiba dengan mengubah peraturan di sektor yang sekarang sudah mapan.
“Ini adalah industri yang sudah berkembang pesat – bukan hanya petani yang menjual Mengembang. Eksis pemasok lampu, kru Bangunan, petani, pengembang tanah dan pupuk, serta R&D yang serius,” katanya kepada AFP, Jumat (27/6/2025).
Lampau, kata Thanatat, rata-rata para penjual sudah berinvestasi dengan nilai yang Enggak sedikit. Tetapi kemudian pemerintah Malah mengacaukan segalanya.
“Beberapa dari kami telah menginvestasikan puluhan juta baht di rumah kaca dan infrastruktur. Lampau tiba-tiba, pemerintah turun tangan Kepada menutup semuanya,” tegasnya.
Thanatat mendesak pemerintah Kepada menerapkan perpajakan dan regulasi yang Cocok. Hal ini guna pendapatan ini dapat dikembalikan ke masyarakat dengan Langkah yang berarti.
Diketahui pemerintah Thailand mengeluarkan regulasi baru tentang aturan penjualan ganja dengan mewajibkan persetujuan dokter. Kebijakan ini dikeluarkan setelah tiga tahun Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mendekriminalisasi obat tersebut ketika menghapus ganja dari daftar narkotika terlarang pada Juni 2022.
Aturan ini dibentuk dengan tujuan Kepada mengizinkan penjualan sebagai penggunaan medis daripada rekreasi. Sayangnya langkah itu menyebabkan ratusan apotek ganja bermunculan di seluruh negeri, khususnya di Bangkok.
“Ini akan berjalan seperti ini: pelanggan datang, katakan gejala apa yang mereka alami, dan dokter memutuskan berapa gram ganja yang Cocok dan jenis ganja yang akan diresepkan,” kata Kajkanit Sakdisubha, pemilik toko ganja The Dispensary di Bangkok.
“Pilihan Enggak Kembali bergantung pada pelanggan – Enggak seperti pergi ke restoran dan memilih hidangan favorit dari menu Kembali,” sambungnya.
Ia juga memperingatkan bahwa banyak toko yang bermunculan sejak dekriminalisasi Enggak akan Pandai beradaptasi dengan perubahan.
“Kenyataannya, jumlah dokter yang tersedia terlalu sedikit. Saya Tentu banyak pengusaha Paham peraturan akan diberlakukan, tetapi Enggak Eksis yang Paham Bilaman,” katanya.
Meskipun pelonggaran tersebut terbukti Terkenal di kalangan beberapa wisatawan, Eksis kekhawatiran bahwa perdagangan tersebut kurang diatur.
The Dispensary memutuskan Kepada menghentikan penjualan ganja sementara waktu sebagai tindakan pencegahan.
“Pelanggan sendiri Enggak Tentu apakah yang mereka lakukan Formal. Saya telah menerima banyak telepon,” kata Poramat Jaikla, penjual Primer atau budtender.
Menteri Kesehatan Somsak Thepsuthin diketahui menandatangani perintah pada Selasa malam yang mewajibkan dokter di tempat Kepada menyetujui penjualan karena Argumen medis.
Aturan tersebut hanya akan berlaku setelah dipublikasikan dalam Lembaran Negara Kerajaan. Enggak Jernih Bilaman ini akan terjadi.
Pemerintah telah Membikin beberapa pengumuman sebelumnya tentang rencana Kepada membatasi ganja, termasuk undang-undang yang diajukan pada Februari tahun Lampau, tetapi Enggak Eksis yang membuahkan hasil.
Peraturan baru tersebut berarti ganja hanya dapat dijual kepada pelanggan Kepada Argumen medis, di Dasar pengawasan profesional berlisensi seperti dokter medis, dokter pengobatan tradisional Thailand, tabib tradisional, atau dokter gigi.
Langkah terkait ganja ini dilakukan Begitu pemerintahan yang dipimpin oleh partai Pheu Thai pimpinan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berada di ujung tanduk setelah kehilangan Kawan koalisi utamanya, Bhumjaithai.
Meskipun konservatif, partai Bhumjaithai telah Lamban mendukung undang-undang yang lebih liberal tentang ganja.
Partai tersebut keluar dari koalisi bulan ini setelah terjadi pertikaian mengenai panggilan telepon yang bocor antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.