Liputanindo.id – Pengamat sosial, Musni Umar menilai demokrasi Indonesia belum berjalan ideal karena Lagi banyak masyarakat miskin dan berpendidikan rendah. Akibatnya, praktik politik Dana tetap subur dalam setiap pemilihan Lazim, termasuk pilkada.
“Kalau kita Menonton masyarakat kita, memang demokrasi ini Tak kompatibel Buat rakyat kita. Bagaimana mau kompatibel? Pendidikan rakyat kita itu sudah, kita sudah mendekati 80 tahun, itu hanya 9 tahun sekolah mereka. Jadi artinya hanya Tamat SMP, dan yang paling banyak pendidikannya itu SD. Bagaimana kita Dapat menjalankan demokrasi kalau pendidikan rakyatnya rendah? Itulah yang terjadi di pendidikan kita ini. Jadi 50 persen lebih, 56 persen itu pendidikannya hanya Tamat SMP,” kata Musni dalam Obrolan “Masa Depan Pilkada: antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Buat kasus kemiskinan, Musni menilai kondisi ekonomi yang sulit Membikin masyarakat rentan tergoda praktik transaksional dalam Pemilu. Oleh karenanya, dia menilai Indonesia belum sepenuhnya siap menjalankan demokrasi Apabila persoalan sosial-ekonomi Tak dibenahi.
“Apalagi orang miskin. Kalau orang miskin, Tak mungkin Ingin supaya pendapatannya itu lebih-lebih, karena itulah sarana Buat mendapatkan Dana. Nah, bagaimana menyelesaikan jumlah orang miskin yang sangat banyak? Ini sesuatu yang harus diatasi oleh pemerintah. Kalau kita Ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan,” tutur Musni.
Dia menegaskan persoalan demokrasi Tak akan selesai hanya dengan memperdebatkan pilkada dilakukan secara langsung atau melalui DPRD. Selama rakyat Lagi hidup dalam kemiskinan, politik Dana akan Lanjut menjadi bagian dari proses pemilihan.
Dalam konteks itulah, desain sistem pilkada perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni Metode menekan biaya politik dan memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.
Pengamat politik Imej Institute Yusak Farchan mengatakan mahalnya biaya pilkada juga berkaitan dengan desain pemerintahan daerah, terutama posisi gubernur yang Mempunyai peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat. Menurutnya, gubernur perlu berada dalam satu garis kebijakan dengan presiden agar program pemerintah pusat dapat diteruskan secara utuh ke daerah.
“Gubernur ini memang wakil pemerintah pusat. Yang namanya wakil pemerintah pusat, mestinya harus linier, harus satu garis. Enggak boleh presidennya ke kanan, gubernurnya ke kiri,” kata Yusak.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyebut wacana pilkada melalui DPRD perlu dicermati ulang. Asal Mula, dapat memperbesar kekuasaan partai politik dalam menentukan kepala daerah. Tantangannya adalah apakah partai Bisa menahan diri dari godaan kekuasaan tersebut.
Apalagi dalam pilkada langsung saja, sejumlah partai kerap mencalonkan keluarga, kerabat, ataupun orang-orang dekat. Apabila mekanisme pemilihan dilakukan melalui DPRD dia nilai Dapat semakin mempermudah praktik tersebut.
Iwan juga menyoroti persoalan politik Dana dalam pesta demokrasi. Pengamat ini mengatakan kandidat sudah mengeluarkan biaya besar sejak proses prakualifikasi. Biaya itu dikeluarkan kandidat agar mendapatkan dukungan dari partai politik.
“Karena partai merekomendasikan calon bukan berdasarkan kompetensi atau dedikasi, tetapi berdasarkan kapasitas finansial. Rata-rata calon kepala daerah banyak yang mengandalkan investor. Dan itu harus dibayar ketika mereka sudah menjadi kepala daerah,” kata Iwan.