Liputanindo.id JAKARTA – Direktur Penting Anggarancita Alfonsus Wibowo menyampaikan sudah memenuhi pemanggilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna keterbukaan informasi terkait polemik sector jasa keuangan.
“Sebetulnya, ketika kami datang, kami menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan sehingga pada akhirnya keseluruhan informasi juga bisa didapatkan dengan terbuka,” kata Alfonsus saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Pada 26 Januari 2024, OJK telah memanggil Anggarancita guna meminta penjelasan. Hal itu dilakukan merespons polemik yang beredar di media sosial soal kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membuka opsi layanan pendanaan bagi mahasiswanya untuk membayar Fulus Kuliah Tunggal (UKT) melalui Anggarancita.
Pada 1 Februari 2024, OJK menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada pelanggaran yang dilakukan Anggarancita maupun ITB lantaran kedua belah pihak sudah memiliki kesepakatan legal. Anggarancita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Member Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021.
Pihak ITB pada 31 Januari 2024 juga menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama dengan Anggarancita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa. Senada dengan ITB, pihak Anggarancita pun membenarkan kelanjutan kerja sama tersebut.
“Sejauh ini, kita masih menggunakan statement terakhir dari pihak ITB bahwa memang kerja sama masih dilanjutkan. Jadi tidak ada yang berubah,” kata Alfonsus.
Alfonsus menjelaskan Anggarancita sudah berkolaborasi dengan 148 mitra pendidikan yang terdiri dari lembaga pendidikan formal dan nonformal. Anggarancita telah menyalurkan dana untuk biaya pendidikan kepada 27.440 pengguna di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Anggarancita Harry Noviandry menekankan bahwa prinsip transparansi informasi yang diusung perusahaan juga berlaku untuk calon penerima dana.
Sesuai pedoman OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Berbarengan Indonesia (AFPI), jelas Harry, Anggarancita wajib memberikan akses informasi terkait biaya yang akan terjadi di platform. Oleh sebab itu, Anggarancita menyediakan simulasi cicilan biaya yang dapat diakses oleh calon penerima dana.
“Setelah kami menyetujui untuk pembiayaan atau pendanaan, memang ada hak di mana mahasiswa atau wali untuk menolak (skema cicilan) walau kami setujui. Jadi, tidak serta-merta mereka diharuskan untuk menandatangani perjanjian yang telah kami buat kalau misalnya disetujui,” kata Harry. (HAP)
