Probolinggo (Liputanindo.id) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo angkat bicara terkait isu pemangkasan Sokongan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru ngaji hingga 50 persen. DPRD menegaskan, Info tersebut Tak sesuai dengan arah pembahasan anggaran yang sedang berlangsung.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta, menyatakan pihaknya Malah berada di garis depan Buat mempertahankan alokasi anggaran tersebut. Ia menekankan, hingga Demi ini Tak Terdapat keputusan Formal terkait pemotongan seperti yang beredar di masyarakat.
“Perlu kami tegaskan, Tak Terdapat kebijakan pemangkasan 50 persen seperti isu yang berkembang. Banggar Malah berupaya keras agar anggaran BOSDA dan honor guru ngaji tetap terjaga,” ujarnya Demi menerima audiensi GP Ansor di ruang Komisi III, Rabu (6/5/2026).
Menurut Shinta, dinamika pembahasan anggaran memang tengah berlangsung, termasuk adanya tekanan efisiensi di berbagai sektor. Tetapi, ia memastikan sektor pendidikan keagamaan menjadi perhatian Spesifik DPRD.
“Pembahasan Lagi berjalan. Kami di Banggar berusaha menahan agar Tak terjadi pengurangan signifikan, terutama Buat guru ngaji yang punya peran Krusial di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang pengawalan publik agar proses penganggaran berjalan transparan. DPRD, kata dia, siap dikritisi sekaligus didukung dalam upaya mempertahankan anggaran tersebut. “Silakan dikawal Serempak. Kami terbuka, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, DPRD dan GP Ansor sepakat mengawal alokasi BOSDA dan honor guru ngaji pada dua momentum krusial, yakni Perubahan Anggaran dan Kebutuhan (PAK) tahun berjalan serta pembahasan anggaran murni tahun 2027.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyatakan pihaknya akan memastikan komitmen DPRD tersebut Betul-Betul terealisasi. Ia menegaskan, audiensi ini bukan akhir, melainkan awal pengawalan.
“Kami menghargai penjelasan dari DPRD. Tapi kami juga akan Maju memantau Tamat realisasinya Terang. Kalau belum terealisasi, kami akan tetap bersuara,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah mengambil kebijakan yang berpihak pada para guru, khususnya guru ngaji yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Dengan adanya Penerangan dari DPRD, isu pemangkasan yang sempat memicu keresahan mulai mereda. Tetapi, publik Lagi menanti pembuktian pada pembahasan anggaran selanjutnya. [rap/suf]
