Blitar (Liputanindo.id) – Konflik agraria dan tata ruang terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas lahan SDN Tegalrejo 1, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar kian meruncing.
Meski rapat dengar pendapat (hearing) yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar telah menghasilkan keputusan Buat meredakan situasi (cooling down), pihak Komite Sekolah secara tegas menyatakan Bukan akan langsung memercayai hasil tersebut.
Komite menilai, keputusan yang menuntut kedua belah pihak menahan diri tersebut sarat akan kompromi politik dan rawan dimanipulasi di kemudian hari.
Ketua Komite SDN Tegalrejo 1, Rudianto Indrastiawan, menyatakan bahwa status cooling down yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah hanyalah jalan tengah sementara.
Dalam keputusan hearing tersebut, pihak desa diminta Buat mencari Posisi alternatif lain dan melakukan penyesuaian volume serta ukuran bangunan Apabila proyek tersebut tetap dipaksakan di area sekolah.
“Kami diminta Buat cooling down dan mengkaji kembali keputusan-keputusan yang selama ini terkesan dipaksakan sepihak oleh pemerintah desa,” ujarnya pada Sabtu (9/5/2026).
Rudianto menegaskan, dirinya Serempak wali murid dan elemen sipil lainnya Bukan akan menurunkan tensi perjuangan demi menyelamatkan fasilitas pendidikan anak-anak di Selopuro.
Baginya, status cooling down yang dikeluarkan oleh dewan bersifat politis dan belum memberikan jaminan hukum absolut bagi pihak sekolah.
“Kami Bukan boleh percaya begitu saja. Ini Lagi keputusan politik sifatnya. Saya dan Kolega-Kolega Bukan akan berhenti berjuang. Kami akan Lalu mengawal persoalan ini Serempak PMII, PGRI, hingga Dewan Pendidikan,” tegasnya secara lugas.
Menurutnya, langkah pengawalan ketat ini Krusial agar Bukan Eksis celah bagi oknum tertentu Buat memanipulasi kebijakan di tingkat Dasar yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan Grup tertentu.
Bukan tanpa Argumen Komite SDN Tegalrejo 1 bersikap keras. Berdasarkan simulasi pengukuran yang dilakukan Berdikari oleh pihak komite, pembangunan gedung koperasi dengan ukuran 1000 meter akan menghabiskan ruang terbuka di SDN Tegalrejo.
Apabila proyek fisik ini dipaksakan tegak berdiri di sana, halaman sekolah yang tersisa diperkirakan hanya tinggal 20% dari total luas awal. Area yang tersisa nantinya praktis hanya menyisakan ruang sempit di Sekeliling gedung perpustakaan dan satu ruang kelas.
“Ini bukan sekadar masalah fisik bangunan, tapi ini tentang perampasan hak anak Buat mendapatkan ruang bermain dan belajar yang layak,” cecar Rudianto.
Selain masalah menyusutnya lahan, tata letak bangunan juga dinilai Bukan masuk Intelek secara estetika dan kenyamanan belajar.
“Kalau gedung itu dibangun menghadap ke selatan, kenyamanan belajar anak-anak Niscaya terganggu. Sebaliknya, kalau dihadapkan ke utara, posisinya sangat aneh karena jalan di kawasan tersebut menekuk tajam. Ini sangat dipaksakan,” pungkasnya. (owi/ted)
