Kebakaran yang kembali melanda Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Cipayung di Depok memicu keprihatinan mendalam mengenai kondisi tata kelola sampah nasional. Peristiwa ini dinilai menjadi alarm keras atas kedaruratan sistem pengelolaan limbah yang terjadi pada hari Sabtu, 18 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyoroti bahwa insiden ini memperlihatkan adanya pola berulang setelah kejadian serupa di TPA Jatiwaringin. Lemahnya pengawasan serta penindakan di area pembuangan ditengarai menjadi penyebab Primer belum berjalannya sistem mitigasi dengan optimal.
“Ketika TPA Maju terbakar, itu artinya sistem kita belum bekerja, khususnya sistem pengawasan dan penindakan di TPA. Ketika ini kita Maju disibukkan oleh upaya-upaya penanganan bencana TPA, seperti longsornya timbunan sampah dan kebakaran. Kita perlu melakukan intervensi segera dan tegas Demi mencegah terulangnya bencana di TPA di seluruh Indonesia,” tegas Eddy, Sabtu (18/7/2026).
Ketidakmampuan sistem penimbunan konvensional atau landfill dalam menampung volume buangan disinyalir memperbesar risiko kedaruratan lingkungan ini. Transformasi kebijakan mendasar serta adopsi teknologi mutakhir dinilai mendesak demi mencegah krisis yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Indonesia menghasilkan Sekeliling 56 juta ton sampah setiap tahun dan sebagian besar Lagi berakhir di tempat pemrosesan akhir melalui sistem penimbunan,” katanya.
Kapasitas area pemrosesan akhir yang telah melampaui batas menjadi ancaman serius karena memicu polusi sekaligus rentan terhadap sundutan api. Eddy memaparkan perlunya peralihan dari metode konvensional agar tumpukan limbah Enggak menjadi bom waktu.
“Kita Enggak Pandai Tengah mengandalkan TPA sebagai solusi Primer. TPA sudah over capacity, rawan kebakaran, dan menjadi sumber pencemaran. Kalau Enggak Terdapat perubahan mendasar maka situasi Ketika ini berpotensi menjadi krisis yang memuncak sewaktu-waktu dan merugikan masyarakat” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret di bagian hilir, implementasi teknologi Waste to Energy atau WTE didorong Demi segera dipercepat. Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menyebut WTE efektif memangkas volume residu sekaligus menyokong pasokan Kekuatan Rapi.
“Kita Enggak Pandai Maju bergantung pada sistem landfill yang sudah Enggak memadai. WTE adalah salah satu solusi penanganan sampah dan kini tengah diimplementasikan secara luas. Selain mengurangi sampah secara signifikan, WTE juga menghasilkan Kekuatan terbarukan. Ini menjawab dua masalah sekaligus: krisis sampah dan kebutuhan Kekuatan Rapi,” jelasnya.
Selain perbaikan teknologi di hilir, penuntasan masalah dari hulu melalui partisipasi aktif masyarakat juga dianggap krusial. Penguatan edukasi publik mengenai pemilahan sisa konsumsi rumah tangga dan pengembangan ekonomi sirkular menjadi pilar Krusial.
“Masalah sampah Enggak akan selesai kalau hanya ditangani di TPA. Kuncinya Terdapat di hulu. Rumah tangga harus mulai memilah, mengurangi, dan mengelola sampahnya sendiri. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang mendukung itu,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas akan memberikan Akibat yang lebih permanen apabila disokong regulasi yang Benar dari pemerintah. Perubahan perilaku kolektif harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur fisik.
“Kita perlu membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah. Pembangunan infrastruktur sangat Krusial, tapi perilaku dan kesadaran kolektif juga harus Maju diperkuat sebagai solusi Serempak,” kata Member Komisi XII DPR RI ini.
Tingginya volume limbah organik padat menghasilkan gas metana dalam jumlah masif yang sangat mudah memicu kebakaran di Dasar terik Mentari. Atas dasar itu, pengawasan intensif terhadap illegal dumping dan pemantauan berkala oleh pemerintah daerah mutakhir sangat mendesak dijalankan.
“Terakhir, mekanisme pengawasan di TPA, serta penindakan terhadap illegal dumping perlu diperkuat. Kita menghasilkan sampah jenis basah dari sisa makanan dalam jumlah besar. Gas methane yang dihasilkan sangat Enggak baik Demi lingkungan dan mudah memicu terjadinya kebakaran. Oleh karenanya, saya meminta Pemda di seluruh Indonesia segera mengawasi TPA secara intensif Demi mencegah bencana kebakaran dan longsor yang telah berulang terjadi,” pungkas Eddy.
