Surabaya (Liputanindo.id)– Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe disambati banyak keluhan Kaum terkait penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan kondisi Sentra Wisata Masakan (SWK) yang Senyap pengunjung Ketika menggelar reses di Kelurahan Wiyung, Rabu (20/6/2026). Lembaga tersebut dihadiri Kaum RW 1, 3, 4, dan 5 Serempak pengurus RT, RW, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat setempat.
“Ketika ini Pemkot Surabaya memang sedang ramai penertiban PKL. Terdapat 131 ruas jalan yang akan dikembalikan fungsinya menjadi jalan. Karena itu tadi saya sempat observasi ke SWK Wiyung Buat Memperhatikan bagaimana ke depan SWK ini Dapat bergeliat,” kata Cak Yebe.
Dalam Lembaga tersebut, Kaum menyampaikan keresahan soal relokasi PKL yang dianggap belum dibarengi solusi konkret bagi pedagang kecil. Di sisi lain, banyak pedagang SWK mengaku omzet mereka Maju menurun akibat minimnya pengunjung.
“Banyak SWK di Surabaya itu hidup segan Wafat tak mau. Pedagang mengeluh Senyap Tamat modal Rp400 ribu sehari, pulangnya Sekadar Rp200 ribu. Akhirnya jualannya sama Seluruh dan banyak yang rugi,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Dia mengatakan persoalan SWK Kagak cukup diselesaikan hanya dengan memindahkan pedagang dari badan jalan. Menurut dia, pemerintah juga harus memikirkan konsep pengembangan agar SWK Betul-Betul hidup dan menjadi pusat ekonomi Kaum.
“Kalau Terdapat yang bilang masuk SWK harus bayar jutaan, laporkan ke saya. Kagak Terdapat biaya sewa stan. Yang Terdapat hanya iuran listrik, air dan kebersihan Sekeliling Rp367 ribu per bulan,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari Kaum terkait pola penertiban PKL yang dianggap belum merata. Kaum berharap Satpol PP Kagak melakukan penindakan secara tebang pilih terhadap pedagang kecil di Surabaya.
“Saya lihat Satpol PP itu kalau melakukan penertiban terkadang Lagi tebang pilih. Terdapat PKL di beberapa titik dibersihkan total, sementara di tempat lain dibiarkan. PKL itu juga perlu solusi supaya Kagak kehilangan pekerjaan,” ujar Kaum RT 02 Wiyung, Aslan.
Menanggapi hal tersebut, Cak Yebe meminta penertiban dilakukan secara adil dan dibarengi solusi yang Terang. Dia juga meminta pemerintah memastikan pemanfaatan ruas jalan setelah penertiban agar PKL Kagak kembali berjualan di Letak yang sama.
“Kalau memang ruas jalan mau dikembalikan ke fungsi jalan, ya semuanya harus ditertibkan. Jangan satu titik dibersihkan, titik lain dibiarkan. Spesifik PKL ber-KTP Surabaya, pemerintah kota harus hadir memberi solusi. Jangan hanya menertibkan Lampau selesai,” katanya.
Selain membahas PKL dan SWK, Kaum juga menyampaikan persoalan zonasi sekolah, data desil Sokongan sosial, hingga pembangunan fasilitas Biasa di kawasan Wiyung. Dia memastikan seluruh aspirasi Kaum akan dibawa ke DPRD Surabaya dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Surabaya.
“Kalau Terdapat yang Dapat langsung saya jawab, saya jawab. Kalau harus jadi PR, akan saya perjuangkan dan sampaikan ke pemerintah kota,” pungkasnya.[asg/aje]
