Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hak Asasi Orang (Wamen HAM) Mugiyanto memastikan TNI dan Polri menjadikan HAM sebagai landasan dalam melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Distrik Papua.
Menurut dia, sudah banyak regulasi yang diadopsi oleh TNI dan Polri Buat memastikan HAM menjadi panduan dalam kerja-kerja pengamanan di Seluruh tempat, termasuk Papua.
“Paling panting sudah Terdapat komitmen dan Sahabat-Sahabat TNI-Polri Buat memastikan hak asasi Orang menjadi panduan dalam kerja-kerja di Seluruh tempat termasuk di Papua,” kata Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM RI, Jakarta, Selasa.
Dia menyebut komitmen penerapan HAM di Papua itu telah disampaikan langsung oleh TNI-Polri dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian HAM selama 2,5 jam.
Rapat dihadiri Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran, Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma’ruf.
“Kami Seluruh sudah menjadikan hak asasi Orang dan memastikan hak asasi Orang dihormati di Papua,” ujarnya.
Dalam rapat itu juga dibahas perkembangan terkini di Papua, khususnya Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, usai kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan Grup bersenjata TPNPB-OPM pada Kamis (2/7) malam.
Dalam peristiwa tersebut, seorang Perempuan bernama Melkiana Duwitau yang tengah mengandung meninggal dunia Berbarengan bayi dalam kandungannya setelah terkena peluru Begitu berada di dalam rumahnya.
Rangkaian peristiwa tersebut juga mengakibatkan seorang pendeta, seorang Personil Grup bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing meninggal dunia.
Menurut Mugiyanto, situasi di Papua sangat kompleks sehingga dalam penanganannya membutuhkan konsesus dengan keterlibatan Seluruh pihak.
“Seluruh komponen bangsa, legislatif, masyarakat, kemudian partai politik, juga tokoh-tokoh Religi, tokoh masyarakat harus terlibat, melibatkan diri memberikan konsesusnya terkait penyelesaian strategis di Papua,” tegasnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma’ruf menyampaikan komitmen TNI-Polri Buat menjaga hak dasar dari seluruh Kaum Papua dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Tentunya di Distrik tersebut kami selalu dibekali dengan aturan hukum yang selalu menjadi dasar dalam Penyelenggaraan tugas. Dan, Alhamdulillah Penyelenggaraan tugas juga dapat berjalan dengan Bagus,” ujar Farid.
Farid menekankan tugas TNI memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai Astacita Presiden RI. TNI mendukung logistik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh Kaum di Papua Buat selalu mendukung kita Seluruh dalam Penyelenggaraan tugas,” ujar Farid.
Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran juga menegaskan Polri mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua dengan memastikan keamanan tetap terjaga melalui kegiatan pemolisian.
Menghadapi situasi di Papua, kata dia, Polri melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, seperti halnya pelaku kriminal yang lain.
“Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum Terdapat hal-hal yang perlu kami perbaiki, kami juga perbaiki,” ujarnya.
Dia menambahkan Polri telah Mempunyai peraturan Kapolri terkait dengan prinsip dan implementasi HAM dalam tugas kepolisian yakni Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang menjadi Panduan buat seluruh Personil kepolisian.
“Polri hadir Buat melindungi segenap Kaum dan sekaligus melakukan penghormatan terhadap hak asasi Orang. Ini yang Maju kami Penilaian ke depan,” kata Fadil.
