Liputanindo.id BANDUNG – Jelang Ramadan dan Idulfitri 1445 H, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyebut Pemkot Bandung terus melakukan berbagai strategi untuk pengendalian inflasi dan memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan di Kota Bandung.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertajuk ‘Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat’ di Hotel Hilton Bandung, Rabu (6/3/2024.)
Baca Juga:
BPS: Beras Alami pada Maret 2024 Inflasi 2,06%
“TPID Kota Bandung terus mengoptimalkan berbagai program untuk terus menjaga angka inflasi, memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan,” kata Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/3/2024).
Sebagai informasi, Pengendalian inflasi Kota Bandung year on year (YoY) terhadap Februari 2023 sebesar 1,95 persen. Hasil ini menjadikan Kota Bandung sebagai kota dengan inflasi tahunan terendah di Jawa Barat.
Pemkot Bandung juga rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, pasar murah, hingga program lain sebagai upaya pengendalian inflasi.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memberikan arahan bagi kabupaten/kota dalam menghadapi pengendalian Inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri.
Pertama, kata Bey, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan melakukan kegiatan operasi pasar dengan mengintensifkan pemantauan dan pengawasan harga dan ketersediaan stok secara rutin dan berkala menjelang dan selama HBKN.
Kedua, perangkat daerah melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar murah bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Ketiga, memastikan dan menjaga ketersediaan pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDes untuk distribusi pangan pokok masyarakat
Keempat, mengoptimalkan penyaluran dan distribusi beras SPHP disertai pemantauan dan pengawasan harga
“Pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga saya harap menyiapkan bantuan sosial pangan atau sembako yang bersumber dari APBD. Penyaluran bantuan dilakukan menjelang hari raya Idulfitri 1445 H,” kata Bey.
Selanjutnya, Pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar dapat memenuhi standar cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).
Lampau, pemanfaatan dana Donasi Tak Terduga (BTT) secara efektif dan selektif dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan, ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan
“Pemerintah daerah harus konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga untuk komoditas pangan. Serta mengintensifkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” ungkapnya. (IRN)
Baca Juga:
Pemkot Bandung Sebut Lebih dari 80% Proyek Strategis dan Janji Kepala Daerah Terealisasi
