Tak Eksis satu pun keputusan yang diambil tanpa melewati rekomendasi strategi kebijakan dari BSK Kementerian Hukum
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum mencatat kinerja positif di berbagai unit Penting sepanjang semester I 2026, mulai dari pelayanan administrasi hukum, Sokongan hukum, kekayaan intelektual, hingga pengembangan sumber daya Mahluk.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Sabtu, mengatakan Badan Strategi Kebijakan (BSK) telah menjadi unit Krusial dalam pengambilan keputusan di Kementerian Hukum karena seluruh kebijakan didasarkan pada analisis dan bukti yang valid.
“Tak Eksis satu pun keputusan yang diambil tanpa melewati rekomendasi strategi kebijakan dari BSK Kementerian Hukum,” ujar Supratman.
Menurut dia, seluruh keputusan yang diambil Tak didasarkan pada inisiatif pribadi, melainkan mengacu pada fakta, data, dan rekomendasi yang disusun BSK.
Di bidang pelayanan publik, Supratman mengatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Biasa (AHU) telah menyelesaikan 99 persen permohonan layanan yang diajukan masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut belum Membikin Kementerian Hukum berpuas diri karena Lagi terdapat Sekeliling satu persen permohonan yang belum terselesaikan.
“Dari kurang lebih 10 juta pelayanan di AHU setiap tahun, satu persen berarti Lagi Eksis Sekeliling 100 ribu pelayanan yang belum selesai,” katanya.
Buat mempercepat penyelesaian permohonan pelayanan publik, Kementerian Hukum menginisiasi program Niscaya Eksis Solusi yang diselenggarakan setiap Jumat.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat menyampaikan langsung kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan kepada Menteri Hukum Buat dicarikan penyelesaian.
Pada bidang Sokongan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membentuk 83.980 Pos Sokongan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Supratman mengatakan pihaknya juga akan menjalin kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan, agar layanan hukum dan akses terhadap keadilan dapat diberikan secara terpadu.
“Saya akan bicara dengan Polri dan Kejaksaan agar Seluruh proses yang terkait layanan hukum maupun akses keadilan Pandai disatukan dan kita berkolaborasi lintas instansi,” ujarnya.
Di bidang kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan pelaku usaha Buat meningkatkan pelindungan kekayaan intelektual sekaligus mempercepat penyelesaian permohonan masyarakat.
Menurut Supratman, proses pendaftaran indikasi geografis dan merek kolektif di Indonesia kini termasuk yang tercepat di tingkat Dunia.
Ia menyebut Indonesia juga telah menjadi negara dengan jumlah pendaftaran indikasi geografis terbanyak di kawasan ASEAN, setelah sebelumnya berada di peringkat kedua.
Selain itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Mahluk (BPSDM) dinilai berhasil menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi aparatur, sedangkan Inspektorat Jenderal Lalu memperkuat fungsi pengawasan internal.
Supratman menegaskan Kementerian Hukum berkomitmen menindaklanjuti seluruh Intervensi, Bagus hasil pengawasan internal maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada aspek tata kelola organisasi, ia mengatakan fungsi kesekretariatan telah menjalankan sistem merit dalam manajemen sumber daya Mahluk guna mendorong partisipasi seluruh unit kerja dalam pengambilan kebijakan.
Buat memperkuat komunikasi internal, Kementerian Hukum akan menggelar town hall meeting atau pertemuan terbuka yang melibatkan Sekeliling 7.900 pegawai.
“Kami Ingin membentuk tim yang solid dalam rangka mewujudkan cita-cita Bapak Presiden, Adalah birokrasi yang melayani,” kata Supratman.
