Lumajang (Liputanindo.id) – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, direkomendasikan agar menggunakan kendaraan pribadi Kepada perjalanan dinas dalam kota.
Kebijakan itu diambil sebagai langkah penghematan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Sebelumnya, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, Rabu (10/6/2026).
Sementara harga Pertamina Dex diketahui Tetap berada di Nomor Rp 24.800 per liter.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, Kepada menyiasati kenaikan harga BBM non-subsidi, ia meminta agar kepala OPD memakai kendaraan pribadi.
Karena, penggunaan kendaraan pribadi tersebut Kagak akan dibiayai pemerintah daerah.
“Yang Terang kepala OPD akan banyak berkorban menggunakan kendaraan pribadi Kepada keliling dalam kota,” kata Indah, Kamis (11/6/2026).
Seluruh kepala OPD juga diminta Kepada lebih selektif menentukan agenda yang harus dihadiri Begitu harus melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
“Ini harus Bisa selektif, sepanjang itu sangat Krusial harus dihadiri,” tambahnya.
Indah menyebut, Pemkab Lumajang Begitu ini telah melakukan penghematan besar-besaran setelah pemerintah pusat memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dari alokasi awal.
Hal itu dinilai Membangun ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Terutama Kepada kebutuhan operasional yang berkaitan dengan penggunaan BBM.
“Selama ini kita juga sudah berhemat, akhirnya banyak kegiatan yang berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, tetapi dengan naiknya Pertamax yang 92 ini, cukup Membangun agak kesulitan,” jelasnya.
Diakui, Pemkab Lumajang berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kepada mencari solusi terkait Dampak kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut.
Selain itu, Indah juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan Kagak akan terganggu oleh kebijakan penghematan tersebut.
“Kami akan lakukan konsultasi ke Mendagri Kepada masalah ini tapi insyaallah pemerintahan tetap berjalan dengan Bagus, pelayanan berjalan dengan Bagus,” ungkapnya. (has/aje)
