Jakarta (ANTARA) – Praktisi Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Charles Kossay menilai Papua memerlukan lebih banyak aktor lokal yang Pandai melakukan riset, mendokumentasikan fakta lapangan, membangun komunikasi publik, dan mengembangkan jejaring kolaboratif guna memperkuat perlindungan Kaum sipil.
Menurut Charles, perlindungan Kaum sipil Kagak dapat hanya mengandalkan respons spontan setiap kali terjadi persoalan, melainkan memerlukan kerja-kerja riset yang sistematis agar masalah dapat dipahami secara utuh dan solusi yang dihasilkan Betul-Betul sesuai kebutuhan masyarakat.
“Perlindungan Kaum sipil Kagak Pandai hanya mengandalkan respons spontan setiap kali terjadi persoalan. Dibutuhkan kerja-kerja riset yang sistematis agar setiap masalah dapat dipahami secara utuh, sehingga solusi yang ditawarkan Betul-Betul menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Charles dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Charles mengatakan dinamika sosial di Papua menuntut hadirnya aktor-aktor lokal yang Kagak hanya Mempunyai kepedulian terhadap masyarakat, tetapi juga kemampuan melakukan riset, mendokumentasikan fakta lapangan, membangun komunikasi publik, serta mengembangkan jejaring kolaboratif lintas sektor.
Menurut dia, mahasiswa, tokoh pemuda, akademisi, tokoh adat, jurnalis, dan komunitas masyarakat sipil merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial di lapangan sehingga berperan sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan Kaum sipil.
“Karena itu, kapasitas mereka perlu Maju diperkuat agar Pandai melakukan advokasi yang berbasis data, Rasional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Charles menilai riset advokasi Mempunyai peran strategis karena Pandai menghadirkan fakta dan data yang kredibel sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan maupun langkah perlindungan masyarakat.
“Dengan demikian, proses advokasi Kagak berhenti pada narasi atau tuntutan semata, tetapi Pandai menghasilkan perubahan yang terukur,” katanya.
Jejaring dan advokasi
Charles mengatakan tantangan perlindungan Kaum sipil di Papua semakin kompleks seiring berkembangnya arus informasi dan dinamika sosial di berbagai Distrik. Karena itu, kemampuan memetakan isu, mengidentifikasi aktor yang terlibat, membaca risiko, serta melakukan Pembuktian informasi menjadi keterampilan yang Krusial.
Ia menilai Lagi banyak persoalan di tingkat akar rumput yang belum terdokumentasi dengan Berkualitas sehingga Bunyi masyarakat kerap Kagak tersampaikan secara utuh kepada pengambil kebijakan.
Selain itu, Charles menekankan perlunya jaringan aktor lokal yang kuat dan Pandai bekerja secara kolaboratif dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan maupun sosial.
“Ketika aktor-aktor lokal Mempunyai jaringan yang kuat, maka respons terhadap persoalan masyarakat akan menjadi lebih Segera, terukur, dan berbasis fakta. Kolaborasi seperti inilah yang dibutuhkan Kepada memperkuat perlindungan Kaum sipil sekaligus menjaga ruang demokrasi di Papua,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan pendekatan advokasi nonlitigasi melalui dialog, mediasi, komunikasi publik, dan lobi kebijakan yang dilakukan secara damai serta menghormati konteks sosial budaya masyarakat Papua.
Workshop tersebut diikuti Sekeliling 40 peserta yang terdiri atas mahasiswa, tokoh pemuda, penggiat demokrasi, guru dan dosen, tokoh adat, jurnalis media lokal, hingga komunitas masyarakat sipil.
Charles berharap kegiatan itu dapat melahirkan jaringan aktor lokal yang Pandai bekerja secara profesional, berbasis data, dan berkelanjutan dalam mengawal berbagai isu kemasyarakatan serta tantangan pembangunan di Papua.
