Gedung DPR RI menjadi sasaran aksi unjuk rasa oleh sejumlah Golongan mahasiswa pada Kamis (18/6/2026). Gerakan tersebut digelorakan Demi menyuarakan kritik terhadap kondisi nasional, terutama berfokus pada tuntutan pemulihan situasi perekonomian di Indonesia Begitu ini.
Seruan Demi turun ke jalan ini disebarluaskan secara terbuka melalui media sosial Formal Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Berdasarkan laporan dari Detikcom, massa direncanakan berkumpul dan memulai aksi di depan kompleks parlemen mulai pukul 13.30 WIB.
Jumlah massa yang memadati Letak diperkirakan mencapai ratusan orang yang berasal dari aliansi beberapa perguruan tinggi. Perwakilan mahasiswa mengonfirmasi bahwa aksi ini merupakan hasil konsolidasi antarkampus Demi membawa aspirasi Serempak kepada para angggota dewan.
“Sekeliling 500 perkiraan dari kami, setelah berkonsolidasi, kebetulan 500 ini kita nggak sendiri, jadi Terdapat dari Undira dan Universitas Esa Unggul. Kemungkinan kita akan Tiba 14.30,” kata Aisyah, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti.
Selain masalah pemulihan ekonomi dan stabilitas politik, demonstran membawa sejumlah poin tuntutan yang spesifik. Isu anggaran negara serta stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat turut menjadi poin Esensial dalam pergerakan kali ini.
“Kita Terdapat 3 tuntutan dengan subab perpoinnya. Pertama pulihkan ekonomi dan politik; turunkan harga bahan pokok, turunkan harga BBM dan tingkatkan ketersediaan BBM subsidi, hentikan pemborosan APBN,” ujar Aisyah.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan program prioritas pemerintah Begitu ini serta penegakan hukum dan keamanan di beberapa Daerah. Mereka mendesak dilakukannya Pengkajian menyeluruh terhadap program-program tersebut.
“Dua berantas inkompetensi pejabat; hentikan sementara dan Pengkajian total program MBG, perbaiki komunikasi pemerintah kepada publik. Tiga, kembalikan supremasi sipil ; tolak UU Polri, bebaskan seluruh tahanan politik, hentikan represifitas aparat serta militerisme di Indonesia Timur dan ranah sipil, tolak PSN (program strategis nasional) yang Tak berpihak kepada rakyat,” imbuh Aisyah.
