Rencana optimalisasi aset negara berupa sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Demi dialihkan kepada para guru honorer di berbagai daerah.
Langkah pemanfaatan ini mengemuka setelah pengadaan puluhan ribu unit kendaraan operasional pada periode anggaran sebelumnya dinilai kurang Akurat sasaran, seperti dilansir dari Detikcom.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan kesepakatannya terhadap langkah taktis yang diusulkan oleh pihak manajemen badan tersebut demi menyelamatkan keuangan negara yang telah dikucurkan.
“Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” kata Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Yahya Zaini mengungkapkan bahwa kepastian mengenai rencana hibah kendaraan ramah lingkungan bagi tenaga pendik tersebut diperolehnya Demi melangsungkan rapat kerja Berbarengan pihak Kenalan.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” sambung Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Legislator dari Partai Golkar ini menambahkan bahwa sejak awal pihaknya Memperhatikan pengadaan kendaraan roda dua tersebut Tak sejalan dengan kebutuhan mobilitas para pengelola dapur gizi di lapangan.
“Sejak awal saya Tak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena Tak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka Tak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Selain masalah fungsional, Yahya Zaini membeberkan adanya persoalan transparansi serta indikasi ketidakwajaran harga serta kesiapan layanan purnajual dari vendor pemenang proyek.
“Komisi IX Tak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut sehingga Tak Dapat melakukan pengawasan. Perusahaan pengadaan Tak profesional, Tak punya dealer dan tempat service-nya, yang paling disesalkan harganya dimark-up,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menegaskan komitmen lembaga Demi mengaudit seluruh fasilitas pendukung yang dibeli pada tahun anggaran 2025 agar tetap berdaya guna.
“Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, Lampau poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan Hanya motor nih. Segala yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan Hanya Demi Demi motor lah itu nanti mungkin Eksis kebijakan tertentu,” kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Penyisiran anggaran secara ketat dipastikan bakal berjalan Demi memastikan Tak Eksis duplikasi pengadaan barang sejenis pada tahun berikutnya.
“Tapi poinnya nggak Hanya itu, tuh kemarin kan sempat Eksis dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu Metode juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak Eksis Kembali di 2026,” ucap Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Langkah inventarisasi aset ini menjadi bagian dari efisiensi birokrasi agar penggunaan Biaya publik dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Tapi prinsip secara Lumrah saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, nggak. Tapi prinsip secara Lumrah yang sudah keluar di 2025, because Dana negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu,” ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
