Perseteruan antara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali memanas terkait status politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rencana penyematan jaket partai oleh PSI memicu aksi saling balas argumen yang tajam di antara pengurus kedua partai tersebut.
Dinamika ini mencuat setelah perwakilan kedua partai memberikan pernyataan Formal mengenai posisi politik Jokowi Demi ini. Seperti dilansir dari Detikcom pada Selasa, 16 Juni 2026, ketegangan bermula dari Info yang dihembuskan oleh internal PSI mengenai arah politik mantan wali kota Solo tersebut.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menjelaskan bahwa pemberian jaket partai tersebut akan memperjelas posisi politik Jokowi. Acara simbolis itu rencananya bakal dipimpin langsung oleh Ketua Lazim PSI Kaesang Pangarep.
“Tetapi nanti, setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara Formal oleh Ketua Lazim, itu menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah Berbarengan PSI dan Kagak Kembali Berbarengan PDI,” kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (13/6).
Rencana penempatan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI sudah sering disosialisasikan dalam berbagai konsolidasi daerah. Pihak PSI kini tinggal mencocokkan jadwal seremonial yang Pas.
“Tentunya kalau soal jaketnya itu kan simbolik. Penjaketan itu simbolik tentu menyesuaikan dengan waktu dan tempat nanti di mana Ketua Lazim yang akan menyematkan secara simbolis, dimulainya efektifnya beliau nanti Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina,” ujarnya.
Merespons klaim tersebut, Politisi PDIP Guntur Romli memberikan koreksi keras atas narasi yang dibangun oleh PSI. Guntur menegaskan bahwa status Jokowi di PDIP sebenarnya sudah selesai sejak akhir tahun 2024 melalui keputusan pemecatan Formal.
“Saya koreksi judulnya, Jokowi bukan hanya Kagak Kembali Berbarengan PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, Berbarengan Gibran, Bobby, dan 27 lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konstitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai,” ujar Guntur Demi dihubungi, Minggu (14/6).
Pihak PDIP menyatakan Kagak ambil pusing dengan langkah politik yang akan diambil oleh Jokowi ke depan. Bagi PDIP, pemecatan tersebut Mekanis memutuskan segala Interaksi kepartaian yang pernah Terdapat.
“Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran. Karena dia sudah dipecat, maka bukan menjadi urusan PDI Perjuangan dia mau Kagak berpartai atau berpartai Kembali,” tambah Guntur.
Guntur kemudian membandingkan istilah penugasan kader di PDIP dengan posisi baru yang ditawarkan oleh PSI kepada Jokowi. Ia memberikan sindiran mengenai peran politik tersebut.
“Bedanya ‘petugas partai’ Jokowi sebagai orang partai (PDI Perjuangan) ditugaskan Kepada kepentingan rakyat dan negara. ‘Jongos partai’ Jokowi sebagai orang partai (PSI) hanya bekerja Kepada kepentingan elektoral partai, itu saja,” katanya.
Pernyataan Guntur Romli langsung mendapat tanggapan balik dari Bestari Barus. Bestari menilai reaksi keras dari PDIP muncul karena adanya kekecewaan mendalam akibat kehilangan sosok mantan presiden tersebut.
“Tapi memang apa yang beberapa kali saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa memang rasa sakit ditinggal oleh Pak Jokowi itu ya, rasa sakit yang dirasakan karena ditinggal oleh Pak Jokowi itu memang sangat mendalam dan terpelihara itu bertumpuk-tumpuk di dalam hati mereka gitu. Ya perlu pendidikan pendewasaan kembali itu di kurikulum, kalau Terdapat kurikulumnya juga itu partai, supaya Pandai kemudian lebih menata diri lebih dewasa di dalam berpolitik,” kata Bestari Demi dihubungi.
Bestari meminta agar PDIP Pusat perhatian pada urusan internal organisasi mereka sendiri ketimbang mengurusi urusan kepartaian orang lain. Ia menyebut pemberian jaket kehormatan sebenarnya sudah pernah dilakukan secara informal di kediaman Jokowi.
“Lho, begini, apa pun yang akan dilakukan Pak Jokowi Berbarengan PSI Kagak usah menjadi apa namanya perhatian ataupun concern daripada PDIP. Uruslah partaimu, kan begitu. Nah ya kalau Pak Jokowi itu bahkan kita jaketkan secara ini simbolis dulu sudah sudah pernah di rumah beliau gitu, ya jaket kehormatan kita berikan gitu,” imbuh Bestari.
Aksi saling sindir ini Maju berlanjut hingga ke tingkat pengurus pusat kepengurusan kedua partai. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira turut bersuara Kepada menegaskan kembali sikap partainya mengenai status Jokowi.
“Jokowi dipecat!” kata Hugo kepada wartawan, Senin (15/6).
Hugo membantah anggapan bahwa internal PDIP belum Pandai melupakan bayang-bayang Jokowi. Menurutnya, nama Jokowi hanya kembali teringat karena mencuatnya isu ijazah yang ramai di ruang publik.
“Di PDI Perjuangan kami sudah lupa. Gara-gara ijazah Imitasi jadi muncul Kembali orang ini. Algoritma ijazah mengingatkan nama ini,” sambung Hugo.
Ia mengklaim Kagak Terdapat pembahasan mengenai hal lain terkait Jokowi di internal PDIP Demi ini selain polemik tersebut. Persoalan itu dianggap belum menemui titik terang.
“Yang teringat malah ijazah Imitasi karena ramai dibicarakan di media dan Tamat sekarang Kagak Terdapat penyelesaiannya,” ujar Hugo.
Mendengar pernyataan dari pengurus pusat PDIP, Bestari Barus kembali melayangkan kritik. Ia menyindir sikap PDIP yang dinilai kontradiktif antara ucapan dan tindakan di media.
“Ya alhamdulillah, kalau orang sudah lupa itu udah nggak inget gitu loh, tapi kan Lagi Maju ngomongin aja,” kata Bestari kepada wartawan, Senin (15/6).
Bestari menyatakan keprihatinannya atas sikap PDIP yang dianggap belum sepenuhnya mengikhlaskan kepindahan sang mantan presiden. Ia juga mengungkit kembali sejarah kemenangan pemilu yang diraih oleh Jokowi.
“Belum melupakan gitu kan, belum move on-lah, belum move on, ya kan? Jadi ya kami cukup prihatin dengan rasa yang dialami oleh PDIP atas hengkangnya Pak Jokowi ke partai kami,” kata Bestari.
Menurut Bestari, loyalitas seorang presiden berada di tangan masyarakat, bukan pada instruksi partai politik. Perbedaan pandangan mengenai tugas negara dinilai menjadi pemicu keretakan Interaksi tersebut.
“Kalau konstitusinya konstitusi PDIP memang Kagak patut Kepada diikuti oleh Presiden, apabila Kagak berkesesuaian dengan yang menjadi tugas Pak Presiden sebagai abdi rakyat. Beliau bukan abdi partai apalagi sekedar petugas partai. Dan ingat, yang memenangkan, yang memenangkan Pak Jokowi itu bukan PDIP sendiri, tapi rakyat,” sambung Bestari.
Pihak PSI menegaskan komitmen mereka Kepada memberikan ruang politik yang nyaman bagi Jokowi tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Langkah ini disebut akan membawa kebahagiaan bagi para pendukung setianya.
“Presiden abdi rakyat, ya masyarakat Indonesia sangat bersyukur dan kami berbahagia. Semakin Segera Pak Jokowi Berbarengan kami, maka semakin Segera rakyat akan mendapatkan figur kesayangan mereka kembali, saya kira itu. Tanpa harus diintimidasi ataupun dikuyo-kuyo oleh partai-partai seperti itu gitu loh,” imbuhnya.
