Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Ketika ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang.
Jakarta (ANTARA) – Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendorong pemerintah Kepada mengurangi ketergantungan terhadap penerbitan surat utang sebagai sumber Primer pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Langkah tersebut dinilai Krusial Kepada menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus menekan risiko pembiayaan di tengah kondisi pasar keuangan yang semakin selektif.
“Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Ketika ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang,” kata Wijayanto Ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dia berpendapat komposisi tersebut terlalu dominan dan Membangun pembiayaan negara lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar keuangan maupun sentimen investor.
Menurutnya, penerbitan obligasi Mendunia Lagi Bisa menjadi alternatif ketika permintaan terhadap surat berharga negara (SBN) di pasar melemah atau investor meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.
Tetapi, instrumen tersebut dinilai hanya bersifat solusi jangka pendek dan Bukan dapat menjadi strategi Primer dalam pembiayaan fiskal.
Ia pun menyarankan pemerintah Kepada meningkatkan Bagian pinjaman dari lembaga keuangan Global, seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Proporsi pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dinilai idealnya dapat ditingkatkan hingga mencapai Sekeliling 30 persen dari total utang pemerintah.
Selain menawarkan tingkat Kembang yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis pasar, pinjaman dari lembaga multilateral umumnya Mempunyai tenor yang lebih panjang sehingga dapat membantu mengelola profil Terperosok tempo utang pemerintah.
Kelebihan lain dari skema pinjaman tersebut adalah fleksibilitas dalam proses restrukturisasi apabila diperlukan di masa mendatang.
“Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Kepada mengamankan pinjaman sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB perlu diapresiasi,” katanya pula.
