seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN Buat meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan Enggak akan melakukan pemutusan Rekanan kerja (PHK) terhadap karyawan dalam proses perampingan badan usaha Punya negara (BUMN) yang tengah dijalankan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN Buat meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi.
Disampaikan dia pula, pihaknya Ketika ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi Sekeliling 200–300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026.
Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi BUMN Enggak merugikan para pekerja.
“Pastinya Bapak Presiden Enggak Ingin Terdapat PHK,” ucapnya.
Ia menjelaskan perampingan dilakukan Buat mengatasi tingginya jumlah perusahaan yang Enggak efisien dan mengalami kerugian. Dari total 1.077 perusahaan yang Terdapat Ketika ini, Sekeliling 52 persen tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun.
Meski demikian, Danantara memilih mempertahankan seluruh tenaga kerja setelah melakukan perhitungan terhadap Pengaruh finansial dari proses konsolidasi tersebut.
Menurut Dony, nilai penghematan yang dihasilkan dari proses konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya yang diperlukan Buat mempertahankan seluruh karyawan.
“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Rupanya Sekadar Rp2–3 triliun,” ucapnya.
“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja Sekalian karyawannya, saya Lagi Irit Rp47 triliun,” kata Dony Kembali.
Oleh karena itu, ia menegaskan Enggak Terdapat pengurangan pegawai dalam proses restrukturisasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan-perusahaan hasil penggabungan.
“Seluruh karyawan Enggak akan Terdapat yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita Enggak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” ungkapnya.
Selain memastikan Enggak Terdapat PHK, Dony mengungkapkan program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun.
Menurutnya, selama ini terdapat praktik transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang menimbulkan inefisiensi signifikan.
“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Dunia, dan Pertamina International Shipping (PIS) yang berada dalam satu rantai bisnis.
Melalui merger tersebut, Danantara berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi.
“Misalnya pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih Sekeliling 600–700 juta dolar AS dari hasil merger ini,” ujarnya.
Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group, di mana sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi sehingga menimbulkan biaya tambahan.
Dony mengatakan, apabila seluruh proses streamlining berhasil diselesaikan dan jumlah perusahaan dipangkas menjadi Sekeliling 254 entitas, Danantara akan memperoleh penghematan langsung Sekeliling Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.
“Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita Terdapat Rp50 triliun,” pungkasnya.
