Ringkasan Informasi:
- Pemkab Jombang kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur Demi ke-13 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
- Bupati Warsubi menegaskan bahwa opini WTP merupakan standar kewajiban dalam tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar penghargaan.
- Pemkab Jombang berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui efisiensi belanja dan penguatan PAD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jombang (Liputanindo.id) – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur Demi ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Jombang dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Jombang Warsubi, Serempak Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Penyerahan Berkas tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026).
Penyerahan LHP audit LKPD Tahun 2025 dilakukan secara serentak kepada 34 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan amanat konstitusi Demi memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang Bisa menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan Cita-cita Serempak pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” tutur Bupati Warsubi.
Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP Tak terlepas dari sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD Jombang. Rekanan kerja sama yang Serasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi salah satu Unsur Krusial dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita Serempak senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bupati Warsubi berharap capaian WTP ke-13 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang Demi Maju meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola anggaran yang tertib harus Bisa memberikan Akibat Konkret berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi dan hasil Penilaian dari BPK akan menjadi perhatian Istimewa pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Ke depan, Pemkab Jombang berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui efisiensi belanja serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Setiap rekomendasi dan hasil Penilaian dari BPK tentu menjadi atensi Istimewa bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang Demi berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mewujudkan visi besar kita Serempak: Jombang yang Maju dan Sejahtera Demi Seluruh,” pungkasnya.
Turut hadir dalam prosesi penyerahan LHP tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Inspektur Abdul Madjid Nindyagung, serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrulloh. [suf]
