Di Podium politik hari ini, kita seperti sedang dipaksa menonton sebuah pertunjukan teater absurd yang berjalan tanpa naskah empati. Di satu sisi, layar kaca dan lini masa dipenuhi oleh riuh rendah agenda formal, selebrasi kekuasaan, dan rasa percaya diri yang berlebihan dari para elit. Tetapi di sisi lain, Apabila kita mau sedikit saja melonggarkan kerah baju dan turun ke warung-warung kopi atau pasar tradisional, aura yang terasa Malah sebaliknya: sunyi, berat, dan penuh tekanan.
Ekonomi makro sedang mengirimkan sinyal merah yang tak Pandai disembunyikan. Rupiah babak belur dihajar dolar, IHSG rontok, dan daya beli masyarakat ambles ke titik yang mencemaskan. Ironisnya, di tengah situasi di mana kelas menengah kian terhimpit oleh beban pajak daerah dan biaya hidup yang mencekik, narasi publik yang dilempar oleh pemegang kebijakan Malah terkesan abai. Terdapat sikap pongah yang mengesankan bahwa rakyat awam akan selalu mengerti, selalu menerima, dan Tak akan pernah Pandai marah.
Dalam tatanan kebudayaan Jawa, sikap abai yang demonstratif ini bukan sekadar blunder komunikasi politik. Ini adalah tindakan ‘golek perkara’—sengaja cari perkara. Ia adalah pelanggaran berat terhadap ‘subasita’ (tata krama) kekuasaan dan penentangan terbuka terhadap hal yang tabu.
Mengapa para elit begitu Pasti bahwa rakyat Tak akan marah? Terdapat dua kemungkinan: mereka Betul-Betul buta karena terlalu Lamban mendekam di dalam menara gading yang Rapat Bunyi, atau mereka terbuai oleh ilusi statistik dan orkestrasi digital.
Mereka mengira, selama algoritma media sosial Pandai dijinakkan dan diguyur narasi tandingan, maka realitas sosial di lapangan Bagus-Bagus saja. Mereka berasumsi bahwa selama jaring pengaman sosial—atau tirani bansos—tetap dialirkan, maka gejolak perut masyarakat Dasar Pandai diredam. Ini adalah kalkulasi yang sangat dangkal. Mereka lupa bahwa masyarakat Indonesia, khususnya yang dipengaruhi kultur paternalistik, Mempunyai mekanisme pertahanan batin yang berlapis.
Ketika ditekan, rakyat Tak selalu langsung berteriak di jalanan. Mereka memilih ‘mendhem jero’—memendam rasa. Mereka Tenang bukan karena rela, melainkan sedang menakar kepantasan pemimpinnya. Tetapi, menganggap diamnya rakyat sebagai bentuk persetujuan murni adalah sebuah kenaifan kosmis. Menantang kesabaran orang-orang yang sedang prihatin, dalam kosmologi spiritual, sama saja dengan menantang “Gusti Kang Akarya Alam” melalui perantara jeritan batin hamba-Nya. “Suwaraning Alam iku suwaraning Gusti”.
Ketika penguasa kehilangan rasa “tepa selira” (tenggang rasa) dan beralih Jenis menjadi sosok yang “adigang, adigung, adiguna”—mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepintaran semu—maka pada titik itulah “wahyu” atau “pulung” kepemimpinan sebenarnya sedang bergeser menjauh.
Manifestasi paling kasat mata dari ketukan nadir empati ini adalah bagaimana aktivitas seremonial dan agenda Dunia disikapi. Di tengah cibiran dan gugatan publik, frekuensi perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh lingkaran tertinggi kekuasaan Malah tampak kian marak. Bukan sekadar intensitasnya yang dipersoalkan, melainkan kemegahan, kemewahan, serta rombongan besar (gong lewang-lewong) yang menyertainya.
Dalam kacamata manajemen modern, perlawatan itu mungkin selalu dibungkus dengan stempel “diplomasi strategis” atau “penjajakan investasi”. Tetapi, dalam estetika moral budaya Jawa, tontonan seperti ini menabrak asas “Sumbang Nyawang”—sebuah pemandangan yang amat janggal, Tak serasi, dan melukai mata serta hati yang Memperhatikan. Bagaimana mungkin seorang bapak tega menggelar perjamuan besar dan pamer kepergian yang megah, sementara anak-anaknya di rumah sedang bingung apakah esok hari dapur mereka Lagi Pandai mengepul?
Rombongan besar yang berarak-arakan ke negeri seberang itu laksana sebuah ironi yang berjalan. Di Begitu rakyat dipaksa melakukan penghematan ekstrem, diperas lewat pungutan, dan kelas menengah rontok menjadi Grup miskin baru, elite Malah mempertontonkan perilaku yang dalam istilah Jawa disebut mubazir tanpa petung (hambur-hambur tanpa perhitungan).
Cibiran masyarakat di media sosial hingga warung-warung Sudut bukan sekadar letusan rasa Cemburu. Itu adalah indikator Benar bahwa garis batas ‘subasita’ telah dilangkahi. Ketika kemewahan plesiran birokrasi dipamerkan di musim “paceklik”, hal itu Tak Kembali dipandang sebagai simbol kebesaran negara, melainkan sebagai bentuk Hinaan visual yang mengonfirmasi bahwa jeritan di dalam negeri memang sama sekali Tak didengar.
Sejarah Nusantara telah berulang kali memberikan pelajaran berharga yang sayangnya selalu gagal ditangkap oleh generasi penguasa berikutnya. Masyarakat kita Mempunyai batas elastisitas batin. Terdapat konsep filosofis yang sangat sakral: “Sadumuk bathuk, sanyari bumi”. Biar secara harfiah ini berbicara tentang kehormatan dan jengkal tanah, secara esensial ini adalah batas paling akhir dari harga diri kemanusiaan yang Tak boleh dilanggar.
Apabila batas itu Lalu-menerus digerus oleh kebijakan yang Tak berpihak, ditambah Kembali dengan sikap elit yang seakan “meledek” penderitaan sosial, maka malapetaka politik tinggal menunggu waktu. Dalam khazanah pewayangan dan sastra klasik, ketidakpedulian penguasa terhadap kawula selalu menjadi pemantik Primer datangnya “Goro-Goro”—sebuah kekacauan kosmis di mana tatanan Lamban akan runtuh secara paksa.
Malapetaka ini Tak selalu mewujud dalam bentuk revolusi fisik yang meletus dalam semalam. Sering kali, ia dimulai dari keroposnya legitimasi dari dalam. Kebijakan demi kebijakan yang diambil alih-alih menyelesaikan masalah, Malah selalu berujung blunder (kuwalat). Segala skenario politik yang dirancang dengan rapi Demi melanggengkan kekuasaan Malah berakhir antiklimaks, mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan sejarah.
Judul esai ini adalah sebuah peringatan keras: Jangan cari perkara, karena rakyat Pandai Tiwikrama.
Dalam mitologi, Tiwikrama adalah momen krusial ketika sosok kesatria atau dewa yang biasanya tenang, penyabar, dan penuh kelembutan (seperti Prabu Kresna), mendadak meraba batas akhir kesabarannya karena keadilan telah diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Ketika Tiwikrama terjadi, Bentuk personal itu luruh, berubah menjadi raksasa sakti sebesar alam semesta yang siap meratakan apa saja yang menghalangi jalannya kebenaran.
Rakyat Indonesia adalah perwujudan Konkret dari Kepribadian Kresna dalam keseharian itu. Mereka adalah entitas yang Lamban Demi marah, pemaaf, bahkan sering kali menertawakan penderitaan mereka sendiri lewat humor-humor getir di warung kopi. Tetapi, jangan sekali-kali menganggap remeh potensi Tiwikrama sosial ini.
Ketika kesabaran batin itu pecah, ketika rasa nggrentes di dada rakyat jelata telah berubah menjadi kesadaran kolektif bahwa mereka sedang dikhianati oleh para pemimpinnya, maka Daya kosmis perubahan akan bergerak dengan sendirinya. Ia Tak Pandai dihentikan oleh barikade aparat, Tak Pandai diredam oleh bansos, dan Tak Pandai dikelabui oleh pendengung digital.
Oleh karena itu, bagi para elit yang hari ini Lagi duduk nyaman sembari Memperhatikan remeh gejolak di akar rumput: turunlah, dengarkan, dan tanggalkan keangkuhan itu sebelum terlambat. Jangan Lalu-menerus memancing di air keruh dan menantang tabu budaya. Karena, Apabila rakyat sudah dipaksa Demi “Tiwikrama”, maka Podium sandiwara yang dibanggakan itu akan runtuh Berbarengan seluruh ilusi kekuasaan yang Terdapat di dalamnya. [but]
Hadiprast,
Pengamat Sosial dan Politik.
