Sebanyak 17 orang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal Kaum Negara Asing di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).
Pihak lembaga antirasuah kini tengah memperluas area pencarian Demi menemukan keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang diduga berada di Sekeliling Jakarta.
Rangkaian penindakan yang dimulai sejak Selasa malam ini menyeret Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah dan mantan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Godam.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa operasi tersebut juga menjaring Kepala Kantor Daerah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra Berbarengan sejumlah pegawai negeri dan pihak swasta.
“Tim Tetap Lalu melakukan pencarian,” kata Budi Prasetyo.
Lembaga penegak hukum ini meminta agar Segala pihak yang terkait bersikap kooperatif demi kelancaran proses hukum yang sedang berjalan.
“KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” ujar Budi Prasetyo.
Penangkapan belasan orang ini dikonfirmasi berkaitan dengan masalah hukum di lingkungan keimigrasian Jakarta Barat.
“Salah satunya itu (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat). Dalam progresnya, Eksis belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini,” kata Budi Prasetyo.
Selain mengamankan para terduga, tim KPK di lapangan menyita Berbagai Ragam aset berharga mulai dari kendaraan hingga logam mulia.
“Dan juga barang bukti yang diamankan Eksis kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk Fulus Kontan, valas Eksis USD dan SGD, dan juga Eksis dalam bentuk logam mulia emas,” ujar Budi Prasetyo.
Hingga kini, petugas Tetap melacak aset dan keterlibatan pihak lain hingga ke Daerah Bali dan Jawa Barat.
“Ketika ini tim beberapa Tetap bergerak di lapangan, jadi nanti kami akan update Lalu perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan, nanti kami akan update secara detail Demi jumlahnya,” tutur Budi Prasetyo.
KPK mendeteksi keberadaan unsur pimpinan kementerian imigrasi di Daerah ibu kota dan meminta yang bersangkutan segera menghadap penyidik.
“Betul dari para pihak yang diamankan tersebut Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 juga turut diamankan dalam kegiatan ini. Inisialnya G (Saffar Godam),” kata Budi Prasetyo.
Petugas membagi penangkapan di beberapa Posisi berbeda termasuk dua orang swasta di Bali dan satu aparatur sipil negara di Jawa Barat.
“Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di Daerah Bali, kemudian 1 PN (pegawai negeri) diamankan di Daerah Jawa Barat, yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya,” Jernih Budi Prasetyo.
KPK langsung menjadwalkan pemaparan perkara Demi menentukan status hukum dari belasan orang yang terjaring operasi tersebut.
“Malam ini KPK kemudian akan melakukan ekspos Demi menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan. Jadi kita sama-sama tunggu nanti pihak-pihak siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini,” ucap Budi Prasetyo.
Koordinasi di lapangan menunjukkan indikasi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tetap berada di Sekeliling Jakarta.
“Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) Eksis di Jakarta dan sekitarnya. Demi itu kami mengimbau agar yang bersangkutan juga Bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini,” kata Budi Prasetyo.
Penyidik memerlukan konfirmasi langsung dari Silmy Karim guna mendalami perannya dalam kasus suap Berkas keimigrasian ini.
“Kita Tetap akan menelusuri terkait dengan informasi itu, sehingga tim tentunya kemudian membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga Bisa kooperatif ya, barangkali Bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga Bisa membantu proses penanganan perkara ini,” ungkap Budi Prasetyo.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
“Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita Jernih,” kata Agus Andrianto.
