Gedung Kementerian Keuangan. Foto: Arsip Kementerian Keuangan
Kenaikan target tersebut diiringi dengan target kenaikan besaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2025 dibandingkan angka target belanja negara pada RAPBN 2025.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara menyebutkan, semula belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 menjadi Rp3.621,3 triliun. Tetapi, defisit masih dijaga sama di level 2,53 persen.
Terdapatpun belanja K/L juga mengalami penyesuaian dari Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.
Anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan.
Alokasi prioritas tersebut mencakup beberapa sektor yaitu:
- Pendidikan sebesar Rp724,3 triliun.
- Perlindungan sosial Rp504,7 triliun.
- Infrastruktur Rp400,3 triliun.
- Kesehatan Rp197,8 triliun.
- Ketahanan pangan Rp139,4 triliun.
- Hukum dan hankam Rp375,9 triliun.
.jpg)
Ilustrasi. Foto: MI
Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui program-program yang sudah ada seperti PIP, KIP Kuliah, serta BOS.
Belanja pendidikan juga mencakup pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi dan pembangunan sekolah, serta penguatan link and match dengan pasar kerja.
Sementara itu, sinergi dan integrasi perlinsos didukung dengan anggaran perlinsos, termasuk melanjutkan program perlinsos yang sudah berlangsung.
“Kita ingin ke depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat. Maka perlu akselerasi pengentasan kemiskinan-tidak hanya menurunkan kemiskinan-melalui program perlindungan sosial yang berbasis pada pemberdayaan program yang adaptif. Makanya kita ingin memperkuat program perlinsos yang sepanjang hayat itu,” papar Wahyu seperti dilansir dalam laman Kemenkeu, Senin, 30 September 2024.
Selanjutnya belanja infrastruktur akan ditekankan untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain meliputi konektivitas, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi.
Di samping itu, ketahanan pangan juga akan didukung dengan pembangunan lumbung pangan serta peningkatan akses pembiayaan petani.
Sementara itu, belanja kesehatan ditujukan antara lain untuk menurunkan prevalensi stunting dan kasus TBC. Pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan efektivitas jaminan kesehatan nasional (JKN) juga akan terus didorong.
“Salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi, paling tidak kita mempertahankan empat hal. Ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas nilai tukar, dan sustainabilitas fiskal. Jadi kalau empat hal itu bisa dijaga, maka stabilitas ekonomi menjadi lebih kokoh. Nah, ini akan menjadi bantalan untuk transformasi ekonomi,” jelas Wahyu.
