Surabaya (Liputanindo.id) – Personil Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran Bukan boleh berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dia menyebut sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap menjadi prioritas.
“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan Tiba mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Itu kebutuhan dasar Anggota,” kata Achmad, Selasa (14/4/2026).
Di tengah alokasi anggaran infrastruktur dan layanan yang mencapai Rp6,2 triliun atau Sekeliling 49,27 persen dari APBD, DPRD meminta kebijakan efisiensi dilakukan secara Betul sasaran. Langkah penghematan dinilai perlu diarahkan pada belanja operasional, bukan pembangunan. “Jangan Tiba Eksis Argumen efisiensi Lewat kualitas pekerjaan turun atau proyek jadi molor. Ini yang akan kami awasi,” tegasnya.
Pemkot Surabaya sendiri melakukan efisiensi melalui pengurangan belanja konsumsi rapat, penghematan Kekuatan, hingga penggunaan kendaraan listrik. Menurut dia, kebijakan tersebut Betul selama Bukan mengganggu sektor prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. “Efisiensi harus proporsional, jangan Tiba menyentuh program yang berdampak langsung pada Anggota,” kata politisi Golkar Surabaya ini.
Sejumlah proyek strategis juga menjadi perhatian DPRD agar tetap berjalan sesuai Sasaran. Proyek tersebut meliputi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Menganti–Lidah Wetan, hingga pembangunan flyover Taman Pelangi. “Kalau infrastruktur ini berjalan Berkualitas, dampaknya langsung ke ekonomi dan mobilitas Anggota,” ujarnya.
Selain infrastruktur, sektor pelayanan publik juga mendapat perhatian, khususnya peningkatan fasilitas kesehatan. Perbaikan puskesmas dan pembangunan fasilitas baru dinilai Krusial Buat pemerataan layanan. “Pemerataan layanan kesehatan ini Krusial. Anggota harus semakin mudah mengakses layanan tanpa harus pergi jauh,” tutur dia.
DPRD juga mencermati progres proyek yang Begitu ini telah memasuki tahap lelang dan Penyelenggaraan. Transparansi serta ketepatan waktu dinilai menjadi kunci agar anggaran besar tersebut memberi Dampak Konkret.
“Kami akan kawal dari proses lelang Tiba Penyelenggaraan di lapangan. Anggaran ini harus terasa manfaatnya oleh Anggota,” pungkasnya. [asg/kun]
