Kota Jambi, Jambi (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Lanjut mendorong pemerintah daerah memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui pembentukan pos Sokongan hukum atau posbankum berbasis komunitas.
“Kita nanti akan mendorong posbankum berbasis komunitas, seperti di Aceh, karena Eksis Undang-Undang Pemerintah Aceh. Di Papua, kita berharap lembaga-lembaga gereja Dapat berperan, begitu juga di Jambi kita akomodasi Sekalian,” kata Supratman di Kota Jambi, Selasa.
Menurut Supratman, model Sokongan hukum ke depan akan lebih melibatkan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lokal, menyasar beberapa daerah yang sudah Mempunyai landasan hukum Spesifik atau Ciri sosial yang kuat.
“Sehingga Bisa menyelesaikan persoalan yang di Kendali konflik harian, seperti sengketa lahan, permasalahan batas tanah yang bersinggungan dengan tetangga, konflik agraria hingga perselisihan atau perkelahian antarwarga,” katanya.
Selain lembaga keagamaan dan adat, Menkum juga membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda dan akademisi Kepada berkontribusi.
Demi ini, sebanyak 83.980 posbankum telah berdiri di seluruh tanah air dengan melibatkan 16.796 paralegal yang siap membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang timbul di tingkat desa dan kelurahan.
“Anak-anak muda, adik-adik mahasiswa, boleh Membikin pos Sokongan hukum itu, dasarnya adalah kemandirian,” katanya.
Kepala Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang membutuhkan Sokongan hukum.
Menurut Kapolda, kerja kolaborasi merupakan bentuk kehadiran pemerintah memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
“Inilah namanya kolaborasi Konkret, dan tadi ketika bapak (Menteri Hukum) memberikan arahan, Harap Ampun pak, saya foto langsung saya beri komentar, saya forward (teruskan), kami eksekusi dan Kepada itulah saya bilang negara hadir Kepada memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Krisno.
