Pemerintah secara Formal memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara selama dua bulan ke depan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang belum mereda. Keputusan tersebut disampaikan seusai rapat terbatas Berbarengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari mitigasi Demi menjaga stabilitas domestik di tengah ketidakpastian geopolitik Mendunia. Skema bekerja dari rumah yang dijadwalkan setiap hari Jumat ini diharapkan Pandai menekan pengeluaran Kekuatan nasional secara signifikan.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home Demi dua bulan ke depan,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Selain perpanjangan masa kerja Luwes, kabinet juga sedang merancang sejumlah stimulus fiskal tambahan. Skema Sokongan tersebut ditujukan Demi memicu pergerakan roda perekonomian nasional agar tetap tumbuh positif pada periode berjalan.
“Dan selain itu juga Eksis beberapa Insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Demi mendorong agar ekonomi di kuartal kedua Dapat bergerak,” ujarnya.
Di samping urusan ruang kerja ASN, Airlangga melaporkan kesiapan regulasi terkait wajib simpan devisa hasil ekspor yang dijadwalkan aktif pada awal bulan depan. Pemerintah kini sedang menyelaraskan regulasi turunan Berbarengan kementerian teknis dan Bank Indonesia agar instrumen ini berjalan efektif.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal Adalah Penyelenggaraan devisa hasil ekspor yang berlangsung Copot 1 Juni besok,” ujarnya.
Komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah, batu bara, hingga ferro alloy nantinya akan dialirkan lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Guna mematangkan transisi sistem tersebut, sosialisasi intensif langsung digelar Berbarengan sejumlah asosiasi pengusaha.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, Bagus dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Langkah koordinasi komprehensif ini difokuskan agar seluruh pelaku usaha memahami mekanisme baru perdagangan luar negeri tersebut. Pemerintah berupaya memastikan kesiapan teknis berjalan tanpa hambatan sebelum tenggat implementasi.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.
Dilansir dari Liputanindo.id, kebijakan Restriksi mobilitas ASN ini sebenarnya sudah bergulir sejak awal April Lewat. Program ini Bukan sekadar mempercepat digitalisasi birokrasi, Tetapi terbukti memangkas beban pengeluaran bahan bakar yang ditanggung oleh kas negara.
“Dalam situasi seperti sekarang dimana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home Demi dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Airlangga menegaskan kembali komitmen kabinet dalam menjaga momentum Pengembangan pasar dalam negeri. Stimulus kuartalan disiapkan sebagai jaring pengaman dari risiko pelambatan ekonomi makro.
“Pemerintah juga menyiapkan beberapa Insentif Demi mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026,” tambah Airlangga.
Sebelumnya, optimalisasi anggaran juga dilakukan lewat Restriksi operasional kendaraan dinas konvensional hingga setengahnya dan pemotongan anggaran perjalanan dinas lintas instansi. Menurut catatan kementerian, kebijakan efisiensi ini berdampak besar pada struktur belanja negara.
“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN mencapai Rp 6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total belanja BBM masyarakat berpotensi dihemat hingga triliunan rupiah,” ungkap Airlangga pada konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah turut diberikan ruang fleksibilitas Demi memperluas area hari bebas kendaraan serta menambah hari kerja dari rumah bagi pegawai di Kawasan masing-masing.
