Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Provinsi Papua Pegunungan menggelar Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam penatausahaan keuangan daerah berbasis digital di Hotel Aston, Jayapura, pada 20 hingga 22 Mei 2026.
Pelatihan digitalisasi ini memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPD-RI demi memperkuat serta mengamankan tata kelola anggaran daerah. Agenda ini diikuti oleh 225 peserta yang terdiri atas 131 aparatur tingkat provinsi dan 94 utusan dari delapan kabupaten cakupan se-Papua Pegunungan.
Asisten III Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay Formal membuka kegiatan ini pada Rabu, 20 Mei 2026, guna membacakan amanat tertulis dari Gubernur Papua Pegunungan John Tabo terkait pentingnya transparansi anggaran.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin waktu,” ujar Lukas Kossay Demi membacakan sambutan gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam memanfaatkan sistem digital SIPD-RI agar seluruh proses penganggaran berjalan lebih efektif, terukur, serta Enggak Kembali menggunakan metode manual.
“Kita Enggak boleh keluar dari aturan yang menjadi payung hukum pengelolaan keuangan daerah,” tegas Lukas Kossay.
Lukas Kossay menambahkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan Sasaran akhir, melainkan kepatuhan regulasi dan kemanfaatan Konkret yang menjadi prioritas Esensial daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Papua Pegunungan Debi Dince Yoweni menyatakan bahwa administrasi keuangan daerah merupakan satu kesatuan utuh dalam birokrasi.
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab,” ujar Debi.
Debi menjelaskan bahwa bimtek selama tiga hari ini menggandeng narasumber dari Direktorat Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai ruang edukasi Serempak bagi para operator, sekretaris, dan kepala OPD.
“Pastikan setiap materi yang diterima dapat diimplementasikan di perangkat daerah masing-masing,” kata Debi.
Melalui penguatan kompetensi ini, kedisiplinan penginputan data diharapkan meningkat demi mencegah keterlambatan laporan berkala sesuai kalender anggaran yang telah ditetapkan.
“Mari membangun Papua Pegunungan dengan kasih, Honai kita Serempak,” ujar Debi menutup laporan panitia.
