Kasus Anggaran Hibah Pokir DPRD Magetan, PDIP Tegaskan Hormati Proses Hukum

Foto BeritaJatim.com

Magetan (Liputanindo.id) — Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana AV Sasa, menyampaikan sikap Formal partai terkait penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan Anggaran hibah melalui program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan. Dia menegaskan partai menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan, serta percaya aparat penegak hukum bekerja secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan,” ujar Sasa, Jumat (24/4/2026).

Dia menyebut penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa tebang pilih. Menurutnya, hal ini Krusial Kepada menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

“Kami menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan kepercayaan publik,” katanya.

Sasa juga mengingatkan bahwa jabatan politik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dia menyebut peristiwa ini sebagai pengingat bagi seluruh kader Kepada menjaga integritas.

“Kami Menyantap peristiwa ini sebagai pengingat bahwa jabatan politik adalah amanah rakyat, yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab penuh,” ujarnya.

Sebagai partai ideologis, dia menegaskan PDI Perjuangan Lalu menjaga disiplin kader dalam menjalankan tugas. Dia memastikan kader bekerja sesuai aturan dan nilai perjuangan partai.

“Kami Lalu memastikan kader bekerja sesuai aturan dan nilai-nilai perjuangan partai, serta menjaga disiplin organisasi dalam setiap lini pengabdian,” kata dia.

Di sisi lain, dia menegaskan proses hukum Kagak boleh mengganggu jalannya pemerintahan. Pelayanan publik harus tetap berjalan normal tanpa hambatan.

“Proses hukum yang berjalan Kagak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat Kagak boleh terhenti dalam kondisi apa pun,” ujarnya.

Dia menambahkan fungsi legislatif harus tetap dijalankan secara optimal meski Terdapat persoalan hukum. Kepentingan rakyat, menurutnya, harus tetap menjadi prioritas Primer.

“Tugas-tugas kedewanan harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab, dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya,” katanya.

Dia juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif. Dia mengingatkan agar Kagak Terdapat spekulasi yang dapat memperkeruh keadaan.

“Kami mengajak seluruh pihak Kepada menjaga stabilitas daerah, Kagak berspekulasi, serta menahan diri dari langkah-langkah yang dapat memperkeruh suasana,” ujarnya.

Menurutnya, peristiwa ini juga dapat menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Transparansi dan pengawasan publik dinilai Krusial dalam pengelolaan anggaran.

“Kami menjadikan situasi ini sebagai momentum pendidikan politik bahwa pengelolaan anggaran publik harus transparan, partisipatif, dan berada dalam pengawasan rakyat,” katanya.

Ke depan, Diana berharap kejadian ini menjadi bahan Pengkajian Berbarengan. Ia mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih Rapi dan akuntabel.

“Kami berharap peristiwa ini menjadi titik Pengkajian Berbarengan Kepada memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih Rapi, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dia menegaskan komitmen partai dalam menjaga marwah politik. PDI Perjuangan, kata dia, akan Lalu memastikan kepercayaan rakyat tetap terjaga.

“Kami tetap berkomitmen menjaga marwah politik sebagai alat perjuangan rakyat, serta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan Berkualitas,” pungkasnya. [asg/but]