Surabaya (Liputanindo.id) – Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim Serempak Plt Kepala Dinas Daya dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman menerima audiensi dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) di ruang Banmus DPRD Jatim, Sabtu (25/4/2026).
Tuntutan para sopir adalah terkait permintaan penghapusan QR Code BBM bersubsidi, tersedianya BBM bersubsidi jenis solar di jalur logistik, penghentian kriminalisasi sopir, turunkan tarif tol, stop pungli di SPBU dan tangkap mafia BBM bersubsidi.
Rapat audiensi juga dihadiri perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Daya Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, PT. Pertamina (Persero) UPMS V Surabaya, Depo Pertamina Perak, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jawa Timur, dan PT. Jasa Marga.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Supri mengatakan bahwa persoalan barcode yang diblokir ini sewaktu puasa telah difasilitasi Dishub Jatim Demi Bersua Pertamina.
“Dari sekian barcode sudah unblokir atau terbuka. Nah, hari ini merata. Dan, Sekalian sistem sama seperti kemarin. Mulai NTT, Sumatera, Jawa dan Kalimantan sama, problem ini. Sistem barcode kalau diblokir secara ujug-ujug, kami Kagak Pandai bekerja. Rencana aksi demo pada Rabu (29/4/2026) besok demo itu sebagai bentuk kekecewaan kami secara Lanjut menerus,” tegasnya.
Menurut dia, persoalan ini sangat mendasar. “Kami itu punya Fulus, kami Pandai beli BBM. Kalau ujug-ujug diblokir kami Pandai apa. Pendistribusian BBM jenis solar itu menghambat kami. Jalur ekspedisi kami jarang Terdapat tersedia solar di SPBU. Demi mengatasi itu yang trans Kalimantan itu tangkinya double, bukan kami Ingin curang, tapi Demi Terjamin stok kita. Tetapi ketika kami melakukan itu, kami dituduh aparat polisi menimbun BBM. Kami ke Kalimantan itu harus nunggu empat hari agar Pandai isi BBM Kembali,” jelasnya.
Santo, salah seorang sopir juga menjadi korban langsung. “Begitu kami berangkat dari garasi mau isi solar Rupanya terblokir barcode-nya oleh SPBU. Ketika meminta membuka blokir, nunggu 1×24 jam. Ini belum menunggu Kembali soal Validasi. Asa kami, bagaimana Pertamina Pandai mengatasi keluhan driver agar Pandai bekerja Kembali, Pandai menghidupi keluarga,” tuturnya.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengatakan pihaknya telah menangkap aspirasi atau keluhan dari puluhan sopir yang tergabung dalam GSJT hari ini. “Keluhan mereka di antaranya soal tuntutan penghapusan barcode dan adanya praktik double tangki yang sebenarnya Kagak mereka inginkan. Tapi karena keadaan, mereka melakukan double tangki dan banyak dilakukan penangkapan oleh aparat karena melanggar. Demi barcode yang diblokir, mereka kesulitan Demi mendapatkan BBM bersubsidi. Saya harap Pertamina Pandai mencari solusinya,” tukasnya.
Halim berharap pada Rabu (29/4/2026) mendatang, aksi demo dari GSJT di beberapa titik Jatim Batal dilakukan setelah pada Senin (27/4/2026) akan dilakukan rapat Demi mencari titik temu dan solusi yang konkret.
Perwakilan Pertamina, Jalu mengatakan, bahwa pihaknya Tetap melakukan proses pembaruan data dan Validasi Demi barcode (QR). “Kami lakukan pendataan dan pendampingan. Rupanya memang Terdapat kendaraan yang berpindah tangan. Secara teoritik data QR itu dilakukan review. Biasanya dari pemilik konsumen diinformasikan Demi melakukan perbaikan data. Disampaikan melalui email. Kita buat both di SPBU Terdapat 87 di Jatim Demi melakukan pendaftaran. Terkait pendistribusian, Pertamina ini menjalankan QR. Jangan Tamat QR-nya ini dipakai sama orang lain. Kalau dipakai orang lain, kita blokir. Kami lakukan seperti ini agar Benar sasaran,” jelasnya.
Plt Kadis ESDM Jatim, Aftabuddin mengapresiasi Ketua Komisi D DPRD Jatim yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan GSJT pada hari ini.
“Ini bukan kekhawatiran Golongan anda saja, tapi kebutuhan logistik Indonesia Timur juga dari Jatim. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jatim harus berkembang dengan Berkualitas. Domain masalah ini adalah Daerah Pertamina pusat maupun Jatim. Kami siap berkoordinasi,” pungkasnya. [tok/beq]
