Ringkasan Siaran:
- DPRD Blitar melayangkan 20 rekomendasi atas LKPJ Bupati Rijanto.
- SiLPA Rp393,98 miliar dinilai sebagai indikator inefisiensi anggaran.
- Serapan belanja hanya 89,3% meski pendapatan melampaui Sasaran.
- Sektor pendidikan, kesehatan, dan proyek strategis jadi sorotan Istimewa.
Blitar (Liputanindo.id) – Rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar memanas Begitu pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025. Meski indikator makro ekonomi terlihat positif, DPRD menilai Eksis persoalan serius dalam pengelolaan anggaran yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengungkapkan pihaknya telah merumuskan sedikitnya 20 rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Eksis Sekeliling 20 poin yang memang harus itu urgent dan segera ditinggalkan oleh pemerintahan,” ungkapnya, Sabtu (25/4/2026).
Secara data, capaian ekonomi Kabupaten Blitar memang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06 persen, Bilangan kemiskinan turun menjadi 7,57 persen, dan Indeks Pembangunan Insan (IPM) mencapai 74,43.
Tetapi, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Kritik paling tajam diarahkan pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang mencapai Rp393,98 miliar atau Sekeliling 14 persen dari total anggaran.
Di sisi lain, pendapatan daerah Pandai melampaui Sasaran hingga 103,9 persen, tetapi realisasi belanja hanya menyentuh 89,3 persen. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD menilai rendahnya serapan belanja, khususnya pada belanja modal, berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Tak hanya soal anggaran, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. DPRD menilai Bilangan anak Kagak sekolah (ATS) Lagi tinggi, serta terdapat ketimpangan Donasi antara sekolah Biasa dan madrasah yang perlu segera diselesaikan.
Di sektor kesehatan, keterbatasan tenaga medis spesialis dan fasilitas yang belum memadai dinilai menjadi persoalan mendasar yang belum tertangani optimal.
Selain itu, proyek strategis seperti pembangunan cold storage di Kawasan Blitar Selatan yang diharapkan Pandai mendorong ekonomi nelayan, disebut hingga kini belum terealisasi.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Blitar, Rijanto, menyatakan menerima seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan Penilaian.
“Saya kira catatan dari DPRD sangat bagus Kepada fungsi kontrol. Tetapi harus diakui, kondisi keuangan Begitu ini memang sedang Kagak Bagus-Bagus saja,” ujarnya.
Rijanto menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi menjadi salah satu Elemen belum optimalnya sejumlah program pembangunan. Ia juga berkomitmen menjadikan rekomendasi DPRD sebagai dasar Kepada memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mendapatkan tambahan pendanaan.
DPRD sendiri mendorong perubahan arah kebijakan pembangunan, dari yang berorientasi proyek fisik menuju penguatan struktur ekonomi berbasis hilirisasi agroindustri serta digitalisasi pajak Kepada meningkatkan Pendapatan Asal Daerah (PAD).
Dengan besarnya SiLPA yang Lagi mengendap, DPRD menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar manfaat pembangunan Benar-Benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan statistik. [owi/beq]
