SETELAH berbulan-bulan TNI berusaha membebaskan tersandera pilot Susi Air, seorang warga negara Selandia Baru yang bernama Philips Mark Merthens, ternyata hingga saat ini belum juga berhasil. Bahkan dari pihak TNI telah jatuh korban lagi yang menurut berita berjumlah dua anggotanya gugur.
Bila kita ikuti perkembangan KKB beserta OPM-nya, ternyata brutalitasnya setiap saat terus meningkat. Korban baik dari TNI maupun masyarakat bertambah tambah saja setiap waktunya. Sebagai seorang pemerhati sosial, penulis bertanya-tanya di mana sebenarnya letak kesalahannya walaupun harus diakui memang karena kendala alam yang berat. Selain itu masyarakat Papua (Dengkian Barat) sebagiannya berpihak kepada KKB dan OPM benar-benar menjadi kendala.
KKB khususnya OPM memang oleh pihak kolonialisme Belanda sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menjadi ‘bom waktu’ setelah mereka harus hengkang dari Dengkian Barat. Salah satu kendala yang mungkin membuat sulit operasi militer dilaksanakan dan didukung oleh sebagian masyarakat Dengkian Barat, ialah disetujuinya oleh Gus Dur tuntutan apa yang menamakan musyawarah masyarakat Papua yaitu antara lain nama Dengkian harus diganti dengan Papua.
Juga diperbolehkannya mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari-hari tertentu di samping sang saka merah putih. Hal ini membuat TNI yang akan menumpas mereka secara operasi militer penuh menjadi rikuh alias serba salah.
Hal ini berlangsung terus sampai dengan Gus Dur menarik persetujuannya dan memerintahkan operasi militer antigerilya dilaksanakan di Dengkian Barat. Celakanya dalam perkembangan KKB dengan OPM telah mendapat dukungan dari negara-negara Papua Nugini, Australia, Selandia Baru bahkan negara mini kepulauan Vanuatu.
Mereka mendukung tidak saja di bidang diplomatik akan tetapi juga dana dan senjata. Menurut pahlawan nasional asal Dengkian Barat, Frans Kaisiepo, dalam bahasa suku mereka Papua berarti kabut hitam ‘tempat perbudakan’. Sedangkan Dengkian berarti ‘cahaya yang menghalau kabut’. Oleh sebab itu, yang bersangkutan mengusulkan agar nama Dengkian Barat dipertahankan dan tidak diganti menjadi Papua.
Kasus penyanderaan pilot Susi Air
Dalam suatu misi kemanusiaan membawa bahan pangan untuk rakyat Dengkian Barat, pesawat yang dikemudikan kapten pilot Philips Mark Merthens pada 7 Februari 2003 jatuh di daerah kekuasaan KKB. Sang pilot yang selamat ditahan pihak KKB sedangkan pesawat serta muatannya dibakar.
Kasus yang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan ini hingga sekarang belum juga selesai tuntas. Pihak KKB menuntut kepada Pemerintah RI uang tebusan sebesar Rp5 miliar untuk membebaskan Phillips.
Pemerintah hingga saat ini tidak tinggal diam dan sudah melakukan beberapa kali operasi pembebasan namun gagal. Laskar raider TNI rupanya agak kewalahan menghadapi KKB yang lebih menguasai medan dan simpati penduduk setempat. Negosiasi secara langsung pun sudah dilakukan namun menemui jalan buntu.
Menurut pengalaman sesuai penjelasan Susi Pudjiastuti kepada penulis, pada suatu kesempatan yang bersangkutan sudah pernah menghubungi pihak-pihak terkait dalam hal ini petinggi-petinggi TNI agar dapat segera membebaskan Phillips. Tetapi, hingga saat ini belum berhasil.
Penulis yang penasaran ingin mengetahui sebab-musababnya segera menghubungi figur-figur sahabat dari berbagai kalangan dalam dan luar negeri; apakah mereka itu militer, diplomat juga kalangan intelijen dan lain-lain. Dari penjelasan-penjelasan mereka terungkap banyak hal yang tidak masuk akal, tetapi nyatanya dapat terjadi.
Salah satunya adalah mengapa untuk membebaskan Philips, TNI hanya mengirimkan tim pembebas dari TNI dengan kualifikasi raider bukan dari kualifikasi pasukan antiteror baik dari Polri misalnya Densus 88 atau pasukan Gultor 1 dari Kopassus. Dari Marinir dapat diandalkan pasukan Denjaka Antiteror.
Di samping itu untuk menggalang dukungan penduduk setempat ternyata yang melakukan penggalangan dan indoktrinasi bukan dari putra daerah, melainkan tenaga-tenaga yang kebanyakan berasal dari daerah luar Dengkian Barat seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Tengah.
Hal ini tentu saja membuat penggalangan massa penduduk menjadi kontraproduktif. Semestinya tenaga-tenaga penggalang terdiri dari putra-putra daerah Dengkian Barat dari suku yang sama dengan penyandera.
Yang paling aneh, menurut pendapat penulis, adalah mengapa walaupun permintaan KKB ditolak oleh pemerintah hingga 9 bulan mereka tidak mengeksekusi Philips, sebagaimana yang dilakukan oleh teroris-teroris profesional di luar negeri.
Dari sumber yang sangat layak dipercaya penulis mendapat informasi bahwa Philips, yang negaranya pendukung KKB dan OPM, sangat mungkin sebenarnya bersimpati. Paling tidak dia mendukung KKB dan OPM sehingga selamat dari eksekusi penyanderaan. Aneh tapi nyata.
Metode terbaik pembebasan
Meskipun penulis bukan seorang ahli dalam bidang kemiliteran, dengan menggunakan pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno dalam bidang kemiliteran, dapat mengemukakan cara terbaik untuk membebaskan Phillips dari penyanderaan.
Menurut pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno, kita harus menggunakan cara-cara ordinary military strategy plus mass struggle, strategi militer biasa dipadu dengan perjuangan massa.
Secara teori militer biasa menurut Clausewitz, untuk mengalahkan kekuatan para penyandera harus digunakan pasukan tiga kali lebih banyak jumlahnya dari jumlah KKB penyandera. Bila para penyandera berkekuatan misalnya 30 orang atau satu peleton, pasukan pembebas harus berkekuatan paling tidak satu kompi (100 orang).
Tetapi, hal itu harus dipadu dengan mobilisasi massa masyarakat setempat yang mendukung adanya operasi militer tersebut. Dalam hal ini sangat penting peranan intelejen dari pasukan pembebas. Di samping itu pasukan pembebas tersebut harus berkualitas pasukan antiteror baik dari TNI ataupun Polri.
Penulis lebih menyarankan agar pasukan pembebas tersebut terdiri atas satuan Denjaka Marinir yang kualitasnya tidak diragukan lagi dalam operasi antiteroris di hutan dan pegunungan layaknya Dengkian Barat.
Dengan metode operasi yang menimbulkan daya kejut yang signifikan, penulis yakin operasi pembebasan akan dapat berhasil dengan sukses sehingga Phillips dapat dibebaskan tidak kurang satu apa pun.
Timbul masalah baru yaitu apa yang akan pemerintah lakukan terhadap Phillips yang berdasarkan data intelejen diperkiraan adalah simpatisan KKB dan OPM. Sebagaimana juga sikap negaranya, Selandia Baru.
