Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepada mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran oleh pejabat negara, termasuk orang-orang yang dekat dengan dirinya. Penegasan tersebut disampaikan Demi meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Kepala Negara mengungkapkan rasa penyesalannya setelah menerima laporan langsung mengenai maraknya pejabat yang menyalahgunakan wewenang di tengah masa jabatannya.
“Tadi harus Lanjut kita koreksi diri. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang Krusial. Begitu dia menjabat, menyeleweng, mencuri Dana rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat?” kata Prabowo Subianto.
Menurut penjelasan Kepala Negara, situasi tersebut terungkap Demi Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendatangi dirinya Kepada meminta petunjuk penanganan kasus.
“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar. Heran saya, kenapa dia stres dulu? Karena yang dia laporkan diketahui bahwa itu beberapa orang dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh ditelusuri atau Kagak pemeriksaannya, karena dia Mengerti ini dekat sama presiden,” lanjut Prabowo Subianto.
Presiden kemudian langsung memberikan instruksi tegas agar proses pemeriksaan tetap berjalan tanpa Memperhatikan Rekanan kedekatan politik maupun personal.
“Dia lihat saya, saya billing masalahnya apa, ‘Bagaimana Pak petunjuknya?’ Teruskan pemeriksaan! Kagak Eksis, nggak Eksis. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, nggak Eksis urusan. Kalau Eksis indikasi, Lanjut periksa. Bahkan kalau diberikan kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih menjaga. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang adigung adiguna, merasa di atas, dan merasa negara ini bodoh,” lanjutnya.
Sistem pengawasan berbasis digital yang kini diterapkan pemerintah Sepatutnya mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan aparat.
“Keluarga-Keluarga, saya heran kalau hari gini Lagi Eksis yang coba-coba ya. Apa itu, di aparat ya, saya heran. Sekarang Eksis digital ya, Eksis Ragam-Ragam sekarang, Niscaya ketahuan deh,” kata Prabowo Subianto.
Selain menyayangkan tindakan penyelewengan tersebut, ia juga memikirkan Akibat sosial psikologis yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku.
“Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan jaminan keamanan dan dukungan penuh kepada institusi BPKP Kepada menegakkan hukum demi tanggung jawab kepada masyarakat.
“Tapi saya katakan, jaminan saya kepada BPKP. Boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi bagaimana Pak?’ Teruskan, Kagak Eksis. Siapa pun begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak Eksis Tengah, nggak Eksis,” kata Prabowo Subianto.
Tindakan tegas serupa diklaim telah diterapkan di internal organisasi politiknya sendiri sebagai bentuk komitmen Konkret dalam pemberantasan korupsi.
“Saya sendiri katakan, mau partai sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Bahkan harus memberi Misalnya,” tutup Prabowo Subianto.
