Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI (ORI) menegaskan pihaknya memerlukan dukungan dari masyarakat sipil (civil society) dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sebagai peran membantu negara menghadirkan pelayanan publik yang Berkualitas.
Personil Ombudsman RI Abdul Ghoffar dalam keterangan Formal di Jakarta, Kamis, mengatakan dari jumlah total laporan masyarakat yang masuk ke ORI, substansi ketenagakerjaan tercatat sebanyak 1.125 laporan pada periode 2021-2025.
“Bilangan tersebut dinilai Tetap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan Tetap banyak masyarakat yang belum mengenal Ombudsman RI,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnnya, pihaknya telah menerima audiensi Federasi Perkumpulan Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN) di Jakarta, Selasa (28/4).
Abdul menjelaskan, pihaknya menerima kehadiran jajaran FSPPSN dengan tangan terbuka dan memikirkan mengenai hal yang Bisa dibantu, Berkualitas dalam penanganan laporan maupun kehadiran Ombudsman RI dalam kegiatan yang diperlukan.
Ia menekankan ORI hadir sebagai pengawas dan berupaya memahami setiap persoalan, serta bersyukur apabila terdapat laporan yang dapat Ombudsman tindak lanjuti, termasuk melalui mediasi di tempat.
Jaminan sosial
Pada kesempatan tersebut, Ketua Lazim FSPPSN Farudi menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi, di antaranya Tetap ditemukan Badan Usaha Punya Negara (BUMN) yang belum melaksanakan jaminan sosial sesuai ketentuan.
Masalah lainnya, yakni persoalan upah yang Tetap di Dasar standar, ketidakpastian Interaksi industrial, hingga pelayanan publik di lingkungan pelabuhan, serta berbagai persoalan perlindungan hak-hak pekerja lainnya.
“Harapannya dengan pertemuan ini, pemerintah melalui Ombudsman RI dapat bersinergi Demi memberikan solusi atas permasalahan yang Terdapat,” ujar Farudi.
FSPPSN merupakan federasi Perkumpulan pekerja yang berafiliasi di Dasar Konfederasi Perkumpulan Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), yang mewadahi para pekerja di sektor kepelabuhanan, logistik dan industri strategis nasional di seluruh Indonesia.
Audiensi dilaksanakan dalam rangka membahas penerapan tata kelola perusahaan yang Berkualitas (GCG) di bidang ketenagakerjaan, khususnya di sektor pelabuhan dan industri strategis nasional.
