JANJI itu utang. Al wa’du dainun, begitu kalimat dalam bahasa Arab yang kerap disebut sebagai hadis. Sebagian menyebut itu hadis lemah, atau dhoif.
Tetapi, yang jelas, di Kitab Bersih disebutkan bahwa janji itu harus dipenuhi. Persisnya secara teks berbunyi: ‘Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya’.
Di kalangan masyarakat religius yang menjunjung tinggi ajaran agama, mestinya ketaatan memenuhi janji tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ia tertera di Kitab Bersih. Jadi, bila tanpa sebab darurat yang bisa dimaklumi argumentasinya, janji tetaplah utang yang wajib dilunasi.
Tetapi, publik di negeri yang religius ini seperti sudah terbiasa disuguhi janji-janji yang gagal dipenuhi. Banyak pula kalimat sindiran atas ketidakmampuan melunasi janji itu hidup di kalangan masyarakat.
Eksis yang bilang ‘lidah memang tidak bertulang’. Eksis pula yang bilang, ‘setinggi gunung seribu janji’, ‘ojo ming lamis (jangan sekadar obral janji)’, hingga kalimat, ‘betapa banyak kata tak berjawab, janji yang tidak dilunasi’. Eksis pula yang bilang ‘esuk dhele, sore tempe (pagi kedelai sore tempe)’ untuk menggambarkan orang yang plin-plan.
Kalimat tersebut memang sebanyak janji yang terapung dan tidak sedikit dari janji itu yang tidak sanggup dilunasi. Apalagi janji politik untuk menghadirkan keadilan, rasa aman, kemakmuran, kemudahan mendapatkan pekerjaan, perbaikan taraf hidup, dan sejenisnya yang mudah menguar, tapi sekaligus gampang menguap.
Bulan-bulan ini hingga awal Februari 2024 ialah hari menumpuk utang, yakni utang janji. Melalui kampanye, debat, hingga gimik politik menjelang Pemilu 2024 muncul tumpukan utang janji yang harusnya bisa dilunasi dalam satu periode pemilu lima tahun ke depan.
Bila janji-janji itu dibiarkan mengonggok dari waktu ke waktu, rakyat bisa kian sesak napas tertimbun oleh janji. Negeri ini akan disesaki inflasi utang janji, tapi defisit melunasi janji. Dari waktu ke waktu, kemiskinan ekstrem yang dijanjikan saat kampanye bakal hilang dari Bumi Pertiwi pada faktanya masih jadi masalah yang membelit hingga kini.
Janji menghadirkan pekerjaan seluas-luasnya, tapi yang muncul pengangguran masih ada di mana-mana. Pekerjaan formal kian susah didapat sehingga orang berduyun-duyun berebut pekerjaan informal. Bahkan, sesungguhnya sebagian mereka setengah menganggur.
Janji memangkas ketimpangan, justru yang muncul kelompok rentan yang kian menjulang. Bilangan kemiskinan memang turun, tapi mereka hanya setengah naik kelas. Mereka hanya sedikit beringsut ke level rentan miskin. Karena rentan, sedikit saja ada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok, mereka langsung turun kelas ke miskin lagi.
Di sisi bersamaan, penguasaan aset oleh kelompok yang amat sedikit masih tinggi. Berdasarkan sejumlah data terungkap hanya 1% penduduk tapi menguasai 39% aset. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Eksis janji siap menjunjung tinggi demokrasi, tapi kian bertambah orang takut berekspresi. Dalam kebebasan menyatakan pendapat ada tanda-tanda dihambat. Orang bersuara kritis malah diintimidasi. Karena takut dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak warganet menyebut Indonesia sebagai negeri Konoha dan Wakanda saat mengkritik ketidakberesan di negeri ini. Alih-alih mendapatkan perlindungan, rakyat justru merasa terancam.
Biar tidak makin menimbun utang janji, para kandidat pemimpin di negeri ini mestinya ingat pada janji kemerdekaan. Setidaknya ada dua janji kemerdekaan yang mesti terus-menerus ditagih karena tidak kunjung tuntas dibereskan. Kedua janji itu ialah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Melindungi tumpah darah itu berarti menghadirkan rasa aman, melindungi kekayaan negeri ini dari para penjarah baik dari dalam maupun luar, menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Memajukan kesejahteraan umum itu artinya membabat habis kemiskinan, menghadirkan pekerjaan, meniadakan ketimpangan.
Karena itu, lunasi janji-janji kemerdekaan. Silakan bikin janji, tapi beri tahu rakyat tentang bagaimana pelunasan janji-janji itu dilakukan. Percayakan kami, rakyat ini, bahwa janji-janji itu memang realistis untuk dijalankan, bukan bualan.
Jangan biarkan janji menggantung seperti lagu tempo doeloe yang dipopulerkan Tuty Subardjo: ‘Janjimu yang kunantikan siang malam selalu. Janjimu yang kunantikan, mungkinkah kau lupakan?’.
