Pengadilan Banding Inggris menolak permohonan perusahaan tambang BHP Demi mengajukan banding atas putusan tanggung jawab hukum dalam kasus runtuhnya Bendungan Fundao di Mariana, Brazil, pada Rabu, 6 Mei 2026. Keputusan ini memperkuat posisi hukum ratusan ribu Kaum Brazil yang menuntut ganti rugi atas bencana lingkungan terburuk di negara tersebut.
Lord Justice Fraser dan Lord Justice Lewison menolak permohonan banding terhadap putusan setebal 222 halaman yang dikeluarkan Hakim O’Farrell pada November Lewat. Putusan tersebut menetapkan BHP bertanggung jawab mutlak sebagai pencemar lingkungan dalam bencana yang terjadi pada tahun 2015.
Skala kasus hukum yang melibatkan Município de Mariana melawan BHP Group (UK) Ltd ini dinilai sangat besar oleh otoritas pengadilan. Lord Justice Fraser menyebutkan bahwa perkara ini merupakan definisi Konkret dari kasus hukum yang sangat berat dan menonjol dalam sejarah Pengadilan Teknologi dan Pembangunan.
“I do not consider it to be reasonably arguable that the trial judge was wrong to hold that BHP are strictly liable as polluters under Article 3(IV) of the Environmental Law.” ujar Lord Justice Fraser, Hakim Pengadilan Banding.
Hakim menegaskan bahwa Intervensi sebelumnya didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan Bukan bersifat irasional. Pihak pengadilan juga menolak klaim BHP yang menyatakan bahwa hakim tingkat pertama gagal mempertimbangkan aspek hukum Restriksi di Brazil.
“Her findings were not unsupported by evidence; on the contrary, there was ample evidence before her to justify her findings. Nor were these findings irrational. BHP do not come close to crossing the threshold necessary to challenge these findings on appeal.” kata Lord Justice Fraser.
Pengadilan menyatakan Bukan Eksis dasar valid bagi klaim BHP bahwa hakim gagal mendalami kasus ini. Sebaliknya, hakim dianggap telah menerapkan Intervensi hukum asing pada fakta yang ditemukan setelah proses persidangan panjang dengan melibatkan banyak saksi Spesialis.
“There is simply no basis for any claim that the trial judge “failed to engage” with BHP’s case on this issue, which is the alternative to the submission that she was wrong. I do not consider that to be a valid submission. She did engage with the case; she did, however, prefer the claimants’ case.” lanjut Lord Justice Fraser.
Penolakan ini juga menyoroti kegagalan BHP dalam menunjukkan adanya kesalahan prinsip atau Mekanisme dalam persidangan sebelumnya. Hakim menyebut klaim BHP atas kegagalan keterlibatan hakim pada isu hukum Brazil sebagai hal yang Bukan berdasar.
“BHP ‘does not come close’ to showing either an error of principle or a failure to engage with BHP’s case'” tegas Lord Justice Fraser.
Meskipun menolak banding terkait tanggung jawab, pengadilan memerintahkan percepatan banding Demi tahap kedua persidangan yang dijadwalkan tahun depan. Tahap tersebut akan Konsentrasi pada penentuan nilai ganti rugi bagi para penggugat yang diwakili oleh firma hukum Pogust Goodhead.
“There was no failure to engage and no serious procedural irregularities. Instead, she applied her findings on foreign law – which are treated as findings of fact in this jurisdiction – to the facts as she found them to be, reached after a very long trial and having heard a considerable number of witnesses, particularly expert witnesses, over a very large number of hearing days.” papar Lord Justice Fraser.
Hingga Begitu ini, biaya hukum bruto yang diakumulasi oleh para penggugat telah melampaui Bilangan 213 juta poundsterling. Pihak kuasa hukum korban menegaskan komitmennya Demi segera menyelesaikan kewajiban kompensasi yang telah tertunda selama satu Sepuluh tahun.
“BHP remains liable for the worst environmental disaster in Brazil’s history. Our clients have waited more than a decade for justice. We are focused on securing the compensation that hundreds of thousands of Brazilians have been owed for far too long.” kata Jonathan Wheeler, Kenalan Istimewa Litigasi Mariana di Pogust Goodhead.
Dalam laporan terpisah dari law.com pada hari yang sama, firma hukum A&O Shearman juga dilaporkan berhasil membantu UBS dalam memangkas denda senilai 5,3 miliar dolar AS dalam kasus penggelapan pajak di Prancis. Otoritas setempat menuduh bank Swiss tersebut menggunakan metode rahasia Demi merekrut klien yang menghindari pajak.
