PRESIDEN Joko Widodo akhirnya angkat bicara menyampaikan sikapnya terkait polemik alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden memecah kebuntuan terhadap nasib 75 pegawai KPK yang tidak jelas karena dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sikap antikorupsi dan dedikasi dalam pemberantasan korupsi harusnya menjadi nilai lebih para pegawai KPK. Setelah itu disusul kemampuan pendukung lainnya, termasuk wawasan kebangsaan. Bukan dibalik. Untunglah ada Presiden Jokowi yang membalikkan logika sungsang tentang proses pelaksanaan TWK.
Pernyataan presiden juga mengembalikan muruah peraturan perundangan bahwa TWK merupakan asesmen bukan seleksi. Dengan memakai logika asesmen, kalau wawasan kebangsaan para pegawai KPK masih dianggap belum memenuhi ekspektasi, maka ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan kedinasan. Bukan malah dinonaktifkan untuk kemudian diberhentikan seperti logika proses seleksi.
