Ponorogo (Liputanindo.id) – Banyak kursi kepala dinas di Pemkab Ponorogo Nihil. Situasi ini tak hanya soal jabatan, tetapi juga menyangkut laju pelayanan publik yang terancam tersendat. Alasan, posisi strategis yang Nihil dinilai berpotensi menghambat pengambilan keputusan. Tak Ingin roda birokrasi pincang terlalu Pelan, pemkab langsung tancap gas menyiapkan mutasi dan lelang jabatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, memastikan tahapan awal sudah berjalan. Fokusnya pada penyiapan database aparatur sipil negara (ASN) yang akan menjadi kandidat pengisian jabatan. Mulai dari kelengkapan sertifikasi hingga rekam jejak penilaian kinerja, seluruhnya dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan daerah.
“Pusat perhatian Demi pengisian jabatan, karena mapping-nya cukup banyak Terdapat eselon II juga eselon III,” Jernih Ugin, sapaan sekda yang juga Ketua Baperjakat Pemkab Ponorogo itu, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, percepatan ini bukan tanpa Argumen. Selain belasan kursi eselon II yang Nihil, jabatan di level menengah seperti sekretaris hingga kepala bidang (kabid) juga membutuhkan penyegaran. Struktur organisasi yang pincang dinilai Enggak ideal Demi mendorong kinerja perangkat daerah.
“Secepatnya kami lakukan pengisian, mutasi dan lelang terbuka karena memang sudah waktunya,” ungkapnya.
Langkah tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar seluruh proses tetap berada di koridor aturan. Pemkab Ingin memastikan Enggak Terdapat celah administrasi yang berpotensi menjadi persoalan di kemudian hari, terutama dalam proses seleksi terbuka jabatan tinggi.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami kekosongan jabatan antara lain Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPPA). Selain itu, posisi strategis lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ciptaan Daerah (Bapperida), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) juga masuk daftar prioritas pengisian.
Tak hanya itu, kursi Staf Spesialis Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Direktur PUDAM Tirta Katong, hingga Direktur RSUD dr Harjono turut menjadi bagian dari skema penataan ulang birokrasi. Penataan ini diharapkan Bisa memperkuat lini pelayanan publik sekaligus menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan daerah.
Ugin menegaskan, seluruh proses akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Koordinasi lintas lembaga Maju dilakukan agar setiap tahapan, mulai dari mutasi hingga lelang terbuka, Enggak menyalahi regulasi. “Kami Maju berkonsultasi agar mekanisme yang kami lalui Enggak menyalahi aturan, yang Jernih segera kami lakukan mutasi,” pungkasnya. (end/kun)
