MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengevaluasi sistem informasi dan teknologi (IT) perihal adanya kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tetapi dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal itu.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya oleh pak dirjen pajak dan tim IT-nya,” ujar dia kepada pewarta di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9).
Pernyataan Sri Mulyani itu berkaitan dengan beredarnya kabar kebocoran 6 juta data NPWP dan dijual dalam Breach Perhimpunan. Kebocoran data itu bahkan diduga meliputi sejumlah nama besar, mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, hingga Menteri Perdagangan.
Berita bocornya 6 juta data NPWP tersebut disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Kokoh Aprianto melalui akun X miliknya. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Kokoh dalam akun X, dikutip pada Kamis (19/9).
Kokoh menjelaskan terdapat 10 ribu sampel. Ini berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Dalam foto yang diunggah oleh Kokoh, terlihat akun yang menjual data tersebut ialah Bjorka. Ia turut dikenal sebagai pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara. (H-2)
