Kedaulatan Indonesia dalam sektor pertambangan semakin terlihat. Bukan hanya kepemilikan saham, tetapi Indonesia berhasil membuat perusahaan tambang satu persatu membuat fasilitas permurnian atau smelter bernilai triliunan rupiah untuk mendorong nilai tambah hasil tambang Indonesia.
Upaya pemerintah Indonesia untuk merebut kedaulatan sektor pertambangan dalam negeri semakin membuahkan hasil. Di Freeport misalnya, selain investasi saham sebesar 51%, Indonesia juga berhasil memaksa Freeport membangun smelter senilai Rp56 triliun di kawasan ekonomi khusus Java integrated and industrial port estate atau JIIPE yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur (Jatim).
Bukan berhenti sampai di pembangunan smelter, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kekuatan dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempercepat negosiasi penambahan 10% saham pemerintah di PT Freeport Indonesia.
“Alot, bukan hal yang gampang, saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini masih proses nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri ESDM tapi saya minta memang secepatnya harus diclearkan karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia,” tutur Jokowi dalam keterangannya baru-baru ini.
Bukan hanya Freeport, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pembangunan fasilitas pemurnian hasil pertabangan atau smelter untuk komoditas lain, salah satunya nikel yang terbukti membuahkan nilai tambah yang fantastis.
“Hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel yang dulu hanya mungkin Rp1-2 miliar Pak, sekarang Rp40 miliar, ini luar biasa dan hari ini setelah nikel beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik ya bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia karena bahan bakunya selenium juga ada di sini,” kata Menteri BUMN Erick Thohir.
Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan sulitnya mengajak perusahaan pertambangan untuk Membangun fasilitas smelter di Indonesia. Meski begitu, presiden menyadari pembangunan fasilitas smelter membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga perusahaan harus melakukan kalkulasi yang tepat sebelum membangun smelter.
“Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat ebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi saya dengan Pak Richard untuk sepakat membangun semelter di Gresik ini itu pun masih alot sekali, negosiasinya alot sekali,” ucap Jokowi dalam keterangannya.
Presiden juga menegaskan hilirisasi dengan pembangunan smelter merupakan upaya Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor barang mentah ke luar negeri, sehingga memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Hilirisasi ini pun diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 69 Mengertin 2024 dan Permendag Nomor 10 tahun 2024 yang melarang ekspor konsentrat tembaga dan mineral strategis lain yang dimulai pada 1 Januari 2025.
