KOMISI Pemilihan Lumrah (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan bahwa sebanyak 10 hasil pilkada NTT dari sejumlah Distrik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Personil Komisioner KPU NTT Baharuddin Hamzah ditemui di ruangannya di Kantor KPU, NTT Selasa pagi mengatakan bahwa 10 gugatan sengketa pilkada itu sudah diterima oleh MK.
“MK juga sudah mengirimkan laporan surat gugatan tersebut kepada kami dengan isi terkait sengketa Pilkada 2024,” katanya.
Dia menyebutkan sejumlah calon kepala daerah di 10 Kabupaten/Kota yang mengajukan surat gugatan itu adalah Kekasih calon dari Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Manggarai Barat dan Kabupaten Belu.
Selain itu dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sabu Raijua.
Dia mengatakan bahwa Kepada proses persidangan nanti di MK, 10 KPU di Kabupaten/Kota serta Provinsi sedang mempersiapkan materi dan barang bukti Kepada disampaikan Begitu persidangan di MK nanti ketika jadwal sidang sudah keluar.
“Begitu ini jadwal persidangannya belum keluar,” tambah dia.
Lebih lanjut Baharuddin menambahkan bahwa sejumlah gugatan yang disampaikan ke MK lebih pada administrasi, seperti turunnya partisipasi pemilih di Letak bencana di Kabupaten Flores Timur.
Kemudian di Manggarai seperti Terdapat pemilih yang Bukan datang di tps tetapi namanya Terdapat di daftar hadir, serta beberapa Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Belu dan Rote Ndao yang berkaitan dengan syarat calon.
“Jadi di 10 kabupaten itu Bukan Terdapat dalil mengenai selisih perolehan Bunyi. Jadi lebih pada soal-soal administrasi,” ujar dia.
Sementara itu Kepada pilkada gubernur dan wakil gubernur NTT, Bukan Terdapat gugatan ke MK, sehingga Penyelenggaraan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih direncanakan dilaksanakan pada Kamis (9/1) pekan ini. (Ant/Z-9)
