Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memberi peringatan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tak rewel. Hal ini ditunjukkan dengan didepaknya kader PDIP, Yasonna H Laoly, dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Orang (Menkumham).
“Jokowi bisa saja melakukan reshuffle untuk menunjukkan kepada PDIP bahwa kadernya kapan saja dapat didepaknya dari kabinet. Sinyal itu tentu sebagai peringatan dini bagi PDIP agar tidak ‘rewel’ kepada Jokowi,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, hari ini.
Jamiluddin mengatakan reshuffle yang akan dilakukan Jokowi tidak akan berkaitan dengan upaya mendongkrak kinerja kabinetnya. Kepala Negara mengocok ulang kabinet ingin menunjukkan kuasanya.
Baca juga : PKB Tegaskan Berbarengan Gerindra Dukung Ridwan Kamil
“Jokowi melakukan reshuffle kabinet tampaknya untuk menunjukkan bahwa ia masih berkuasa dan dapat menggunakan hak prerogatif sebagai presiden kapan saja ia inginkan,” ujar Jamiluddin.
Sisa pemerintahan tinggal dua bulan lagi dan dilakukan reshuffle kabinet tidak akan efektif dan efisien. Jamiluddin menekankan bahwa tidak akan ada menteri yang mampu membenahi suatu kementerian dalam waktu dua bulan.
“Bahkan ‘malaikat’ pun yang akan dijadikan menteri oleh Jokowi, tidak akan dapat meningkatkan kinerja suatu kementerian. Begitu juga bila ada pergeseran menteri, tentu hal itu sebagai tindakan yang ngawur. Asal Mula, menteri tersebut tidak cukup waktu untuk membenahi kementerian di mana ia diposkan,” jelas Jamiluddin.
Baca juga : Isu Reshuffle Intai PDIP, Hasto: Kudus-Kudus Lebih Awal
Jokowi resmi melantik tiga menteri dan mengangkat wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, tadi pagi.
Posisi menteri yang dilantik ialah, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Daya dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Orang. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang sebelumnya ditempati Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Presiden juga melantik Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dijabat oleh Hasan Nasbi.(P-2)
