Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Foto: Dok istimewa
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini Badan Pusat Statistik (BPS) tetap menjaga kerahasiaan data Sensus Ekonomi (SE) 2026. Tetapi OJK meminta masyarakat memverifikasi identitas petugas lapangan terlebih dahulu guna menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang Tak bertanggung jawab.
“Kami Tentu bahwa kalau dari BPS Niscaya mereka mempunyai standar dan kami percaya kredibilitas dari BPS dalam melaksanakan sensus tersebut. Tetapi demikian, Tak kita pungkiri Pandai jadi Terdapat pihak-pihak yang mendompleng hal ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 6 Juli 2026.
Friderica Memperhatikan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen Krusial Kepada memotret kondisi perekonomian Indonesia secara lebih granular.
Dalam kaitan hal ini, ia turut mengimbau agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memberikan jawaban yang valid kepada petugas BPS agar hasil sensus mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Menurutnya, data tersebut juga dibutuhkan OJK Kepada memperoleh gambaran yang lebih rinci, termasuk kondisi di berbagai daerah, sebagai salah satu dasar dalam mendukung Penyelenggaraan tugas pengawasan.
Di sisi lain, Friderica juga meyakini BPS Mempunyai kredibilitas dan standar yang memadai dalam menjaga kerahasiaan data responden.
Keyakinan itu turut didasarkan pada pengalaman OJK bekerja sama dengan BPS dalam Penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sehingga OJK memahami bahwa metodologi, mekanisme lapangan, dan standar operasional Mekanisme (SOP) yang diterapkan berjalan secara ketat.
(Ilustrasi. Foto: Dok Antara)
Minta masyarakat waspadai penipuan
Meski demikian, Friderica mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang mengatasnamakan petugas BPS.
Masyarakat diminta memastikan identitas petugas, memeriksa kartu pengenal, serta melakukan konfirmasi melalui RT/RW apabila diperlukan sebelum memberikan data.
“Kembali-Kembali, kuncinya adalah masyarakat waspada. Harus cross-check dulu ini Akurat Tak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya, mereka (petugas lapangan dari BPS) kalau datang itu biasanya menghubungi RT/RW dan sebagainya,” kata Friderica.
Kepada diketahui, BPS tengah melaksanakan Survei Ekonomi 2026. BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan Kepada kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat Tak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, karena informasi yang dihimpun Tak akan digunakan Kepada kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
Data yang Seksama akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih Akurat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Inspektur Esensial BPS RI Dadang Hardiwan juga mengatakan masyarakat Tak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus karena BPS Mempunyai komitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dihimpun selama Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
“Pendataan dilakukan melalui beberapa metode. Setelah tahap pendataan Berdikari secara daring berlangsung pada Mei-Juni 2026, BPS melanjutkan pendataan langsung (door-to-door) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 Kepada menjangkau masyarakat yang belum mengisi data,” kata Dadang.
