WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar layanan BPJS Ketenagakerjaan jangkau wilayah dan pekerja rentan.
Apalagi dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah perlu berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Hal itu diungkapkan Wapres dalam sambutannya saat menghadiri penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024, di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Kamis (12/9).
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan dan BPI Kemendes PDTT Kolaborasi untuk Membangun Desa
“Niscayakan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” tutur Ma’ruf.
Ma’ruf berharap melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat.
Baca juga : Pemerintah Kota Makassar Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
“Demi itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar inovasi layanan yang telah dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan.
Ma’ruf berharap, inovasi seperti digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah pendaftaran dan pemanfaatan manfaat jaminan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga : Pemerintah Kota Makassar Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
“Dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Primer BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan bahwa saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 39,2 juta pekerja, termasuk di antaranya 2,8 juta pekerja rentan. Program jaminan sosial ini, menurutnya, sangat penting untuk menahan dampak turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
“Sejak tahun 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun untuk 7,3 juta pekerja/ahli waris dan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 miliar. Ini adalah wujud negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sejak dini dan memastikan anak-anak pekerja mampu tetap sekolah hingga perguruan tinggi,” ungkap Anggoro. (J-2)
